Surabaya (mediakorannusantara.com) – Komisi A DPRD Jawa Timur membandingkan kinerja lima Badan Koordinasi Wilayah (Bakorwil) Pemerintahan dan Pembangunan dalam pembahasan Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Provinsi Jawa Timur Tahun Anggaran 2025.
Evaluasi tersebut tidak hanya menyoroti capaian program dan serapan anggaran, tetapi juga efektivitas peran lima Bakorwil dalam menyelesaikan berbagai persoalan strategis di daerah.
Juru Bicara Komisi A DPRD Jawa Timur, M.I. Andy Firasadi, mengatakan secara umum Pemerintah Provinsi Jawa Timur masih menghadapi tantangan dalam pengelolaan anggaran, terutama tingginya belanja pegawai yang berkontribusi terhadap besarnya Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SILPA).
“Pemerintah Provinsi Jawa Timur menghadapi tantangan terkait pengelolaan anggaran belanja pegawai yang tinggi, di mana terdapat sisa lebih perhitungan anggaran (SILPA) yang cukup signifikan di berbagai perangkat daerah,” ujar Andy Firasadi dalam rapat paripurna di Gedung DPRD Jawa Timur, Jumat (10/7/2026).
*Bakorwil I Madiun Catat Serapan Anggaran Tertinggi*
Komisi A memberikan apresiasi terhadap kinerja Bakorwil I Madiun yang dinilai berhasil menjalankan fungsi koordinasi pemerintahan sepanjang 2025.
Bakorwil I Madiun membukukan realisasi belanja sebesar 93,37 persen, capaian Program Penunjang Urusan Pemerintahan sebesar 93,27 persen, Program Pelayanan Penghubung 94,17 persen, serta realisasi pendapatan mencapai 170,49 persen dari target.
Menurut Komisi A, capaian tersebut menunjukkan komitmen dalam mendukung koordinasi pemerintahan dan pembangunan di wilayah eks-Karesidenan Madiun. Meski demikian, DPRD meminta peran koordinatif Bakorwil diperkuat agar tidak hanya berfokus pada administrasi.
“Fungsi koordinatif Bakorwil harus semakin mampu menjadi simpul integrasi berbagai program Pemerintah Provinsi Jawa Timur di wilayah kerja masing-masing, sehingga Bakorwil I Madiun tidak hanya berhenti pada kerja-kerja administratif semata,” ujar Andy Firasadi.
Selain itu, Komisi A juga meminta Bakorwil I meningkatkan sistem monitoring berbasis data, memperkuat koordinasi lintas sektor, serta mengoptimalkan fungsi sebagai early warning system.
*Bakorwil II Bojonegoro Dinilai Inovatif Lewat MJC dan Pasar Murah*
Untuk Bakorwil II Bojonegoro, Komisi A menilai program Millennial Job Center (MJC) dan Pasar Murah menjadi langkah nyata dalam mengatasi pengangguran usia produktif sekaligus menjaga stabilitas harga pangan.
Namun, Komisi A mencatat masih terdapat ketimpangan kualitas layanan di bidang pendidikan, kesehatan, sosial budaya, serta belum optimalnya koordinasi lintas daerah dalam pengembangan potensi unggulan dan pembangunan infrastruktur.
Untuk itu, Komisi A mendorong penguatan sinergi antardaerah, termasuk optimalisasi peran pemerintah desa agar mampu meningkatkan kapasitas fiskal desa melalui fasilitasi Bakorwil.
“Agar fiskal di desa dapat terangkat dengan baik melalui kehadiran Bakorwil II Bojonegoro,” tegasnya.
*Bakorwil III Malang Diminta Kurangi SILPA*
Komisi A meminta Bakorwil III Malang lebih progresif dalam menjangkau generasi muda melalui penguatan program Millennium Job Center (MJC) dan Youth Classphoria, khususnya di wilayah pedesaan.
Selain itu, Bakorwil III juga didorong mengoptimalkan pendampingan sertifikasi halal UMKM, fasilitasi Perhutanan Sosial, serta mempercepat penyelesaian persoalan aset Pemprov Jawa Timur di kawasan Simpang Ijen.
Dari sisi keuangan, Bakorwil III mencatat realisasi belanja 92,68 persen, sehingga Komisi A meminta dilakukan evaluasi terhadap masih adanya SILPA akibat belum optimalnya penyerapan belanja pegawai dan belanja barang/jasa.
“Efisiensi harus diarahkan pada pemangkasan kegiatan yang
kurang berdampak langsung. Sementara anggaran yang ada difokuskan untuk meminimalisir SILPA melalui perencanaan yang lebih presisi,” kata dia.
*Bakorwil IV Pamekasan Catat Serapan Anggaran Terendah*
Di antara lima Bakorwil, Bakorwil IV Pamekasan mencatat realisasi serapan anggaran paling rendah, yakni 87,93 persen dari alokasi APBD sebesar Rp22,98 miliar.
Meski demikian, Komisi A mengapresiasi keberhasilan program Millennial Job Center (MJC) dan East Java Super Corridor (EJSC) yang dinilai mampu mencetak ratusan talenta digital dan wirausahawan baru di Madura.
Komisi A juga mencatat capaian indikator efektivitas koordinasi pembangunan mencapai 161,3 persen dari target. Namun, kekosongan jabatan struktural eselon III dan IV dinilai menghambat optimalisasi belanja pegawai, sementara rehabilitasi gedung pertemuan berdampak pada belum optimalnya pencapaian Pendapatan Asli Daerah (PAD).
Komisi A menilai, besarnya sisa anggaran secara total mengindikasikan adanya ruang perbaikan dalam akurasi perencanaan kebutuhan pegawai dan penyerapan anggaran program penunjang.
“Sinkronisasi antara inovasi program lapangan dengan pemenuhan struktur organisasi menjadi krusial agar alokasi APBD benar-benar terserap optimal untuk mendukung visi “Jatim Kerja” di wilayah kerja Bakorwil IV,” tambahnya.
*Bakorwil V Jember Raih Kinerja Strategis Tertinggi*
Komisi A menilai Bakorwil V Jember menjadi salah satu wilayah dengan performa strategis paling menonjol sepanjang 2025. Bakorwil V mencatat capaian indikator sasaran strategis yang melampaui target, salah satunya persentase tindak lanjut hasil koordinasi sebesar 156,25 persen.
Meski demikian, DPRD menyoroti munculnya SILPA lebih dari Rp1,5 miliar, terutama pada pos administrasi keuangan yang memiliki alokasi anggaran terbesar.
Komisi A meminta agar alokasi anggaran ke depan lebih diarahkan pada peningkatan kompetensi aparatur melalui kolaborasi dengan BKPSDM sehingga tidak hanya terserap untuk kebutuhan administrasi.
“Melainkan memberikan dampak nyata pada peningkatan kualitas SDM aparatur guna mendukung program-program unggulan seperti EJSC dan pengembangan talenta digital di wilayah Jember,” paparnya.
Selain mengevaluasi kinerja lima Bakorwil, Komisi A juga mengingatkan bahwa APBD Jawa Timur Tahun 2026 diproyeksikan mengalami penurunan anggaran sekitar 30,68 hingga 31,03 persen dibandingkan tahun sebelumnya.
Kondisi tersebut akan dihadapkan pada tingginya SILPA belanja pegawai, penurunan kualitas pelayanan publik, serta proyeksi sebanyak 2.647 ASN memasuki masa purna tugas pada 2026.
Untuk itu, Komisi A mendorong Pemprov Jatim memperkuat sistem merit dan manajemen talenta ASN, mempercepat transformasi digital melalui integrasi berbagai platform layanan, serta menerapkan prinsip value for money.
“Guna memastikan tata kelola pemerintahan tetap adaptif dan inklusif di tengah keterbatasan fiskal,” tandasnya. (KN01)