Surabaya (mediakorannusantara.com) – Komisaris PT Kasa Husada Wira Jatim, H. Norman Fauzi, SH mengungkapkan adanya indikasi ketidakberesan dalam manajemen perusahaan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) Jawa Timur tersebut.
Indikasi tersebut antara lain, berupa hutang perusahaan yang menumpuk, pengelolaan keuangan yang tidak transparan, dan penjualan aset perusahaan tanpa persetujuan Dewan Komisaris.
H. Norman menyatakan telah menemukan sejumlah bukti yang menunjukkan adanya indikasi ketidakberesan PT Kasa Husada Wira Jatim yang merupakan anak perusahaan BUMD milik Pemprov Jawa Timur PT Panca Wira Usaha (PT PWU) Jatim. Salah satunya adalah hutang perusahaan yang menumpuk hingga Rp20 miliar lebih.
Selain itu, Norman juga mengungkapkan telah menemukan adanya pengelolaan keuangan yang tidak transparan. Hal ini terlihat dari laporan keuangan perusahaan yang tidak akurat dan tidak sesuai dengan kondisi sebenarnya.
“Saya sudah mengumpulkan bukti-bukti tentang neraca rugi laba segala macam yang saya katakan ini sangat menjadi masalah besar dan saat ini lagi ditangani oleh inspektorat Pemprov Jatim,” kata H. Norman yang ditemui media ini di Surabaya, Minggu (29/10/2023).
Selain itu, Norman juga mengaku sempat dipaksa saat rapat dewan komisaris untuk menyetujui penjualan aset perusahaan. Aset yang akan dijual tersebut antara lain adalah saham perusahaan di PT Bekisar dan PT Varna. “Saya tidak setuju, menolak. Karena kalau aset PT Kasa Husada Wira Jatim semua habis habisan kayak apa,” kata Norman.
Karenanya, Norman berharap, Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jawa Timur segera menindaklanjuti laporannya tersebut. Ia meminta eksekutif untuk melakukan audit dan investigasi secara menyeluruh terhadap PT Kasa Husada Wira Jatim.
“Saya mengharapkan kepada Pemerintah Provinsi Jawa Timur melalui Inspektorat melakukan Cut Off. Dihentikan dulu ini kegiatan catatan keuangannya, kemudian dimunculkan pembukuan baru, yang real, yang sebenarnya,” kata Norman.
Di lain hal, Norman juga mengungkapkan adanya kebocoran informasi tentang rencana inspektorat Provinsi Jawa Timur yang akan melakukan sidak ke PT Kasa Husada Wira Jatim. Ia menduga, kebocoran informasi tersebut berasal dari Biro Perekonomian Provinsi Jawa Timur.
“Kami sudah melakukan pendekatan kepada pihak Inspektorat, dan inspektorat akan melakukan sidak mendatangi PT Kasa Husada, jelas wajar memberi tahu kepada Biro Ekonomi sebagai pembina BUMD. Namun yang saya sesalkan kenapa Biro Ekonomi memberi tahu atau membocorkan kepada PT PWU,” kata Norman.
Maka dari itu, H. Norman juga berharap kepada DPRD Jatim segera memanggilnya untuk membahas laporannya tersebut. Lebih dari itu, ia meminta DPRD Jatim untuk bersikap objektif dan tidak memihak dalam menyikapi laporannya tersebut.
“Harapan saya dewan segera untuk memanggil kami, karena kami sudah memberikan surat. Kami memberikan surat kepada Gubernur, Sekretaris Daerah (Sekdaprov), Biro Ekonomi. Bahkan kami akan melangkah ke BPKPU untuk melakukan penajaman investigasi atau penajaman audit,” tegas H. Norman.
Di samping itu, Norman juga meminta DPRD Jatim untuk tidak hanya mendengarkan informasi sepihak dari PT PWU. Ia meminta legislatif juga mendengarkan informasi dari dirinya selaku komisaris dan timnya.
“Harapan saya tolong ajak bicara kami ini, komisaris. Jangan sepihak mendengarkan dari PT PWU. Dan saya juga punya tim, saya siap data, harapan saya tolong ini diwujudkan, kita adu data,” tandasnya. (KN01)
Foto: H. Norman Fauzi, SH, Komisaris PT Kasa Husada Wira Jatim.