Jakarta, mediakorannusantara.com– Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI), Puan Maharani, menekankan pentingnya kerja sama global untuk memastikan partisipasi aktif perempuan dalam berbagai bidang.
Sebab, Ia menilai perempuan telah mengalami dampak dari menghadapi berbagai tantangan yang berpengaruh bagi kesetaraan gender dan pemberdayaan perempuan di dunia.
“Kita menghadapi tantangan pandemi, kita tengah menghadapi ancaman ketegangan geopolitik dan kita menghadapi tantangan meningkatnya dampak perubahan iklim,” ujarnya saat memberikan pidato dalam Forum of Women Parliamentarians, Sidang Inter-Parliamentary Union (IPU) ke-144 di Nusa Dua, Bali, – Minggu (20/3/2022).
Selama beberapa tahun terakhir, tambah Puan, perempuan telah banyak berkiprah di dunia politik. Pada 2021 dari 73 orang yang terpilih sebagai ketua parlemen seluruh dunia, 18 orang diantaranya atau sebanyak 24,7 persen adalah perempuan.
Sementara itu, proporsi global anggota parlemen perempuan juga telah meningkat sebesar 0,6 persen menjadi 26,1 persen. “Oleh karena itu, kita perlu terus memastikan partisipasi aktif perempuan pada proses pengambilan keputusan, terutama di badan publik,” imbuhnya.
Terkait dengan kesetaraan gender, Puan juga mengingatkan pentingnya perempuan mendapatkan akses yang sama kepada kekuasaan dan untuk menjadi bagian dalam pengambilan keputusan. Mereka yang memegang kekuasaan, menurut Puan harus memiliki wawasan untuk mengambangkan kesetaraan gender.
“Dalam konteks IPU, Kelompok Kemitraan Gender IPU telah menjadi landasan bagi kemitraan yang lebih baik antara anggota parlemen laki-laki dan perempuan. IPU harus berada di garis terdepan ‘lead by example’ dalam mengarusutamakan kesetaraan gender. IPU harus berada di garda terdepan dalam mendorong partisipasi perempuan dalam pengambilan keputusan,” sambungnya.
Lebih lanjut, partisipasi perempuan dalam pengambilan keputusan, menurut Puan, akan memungkinkan terciptanya kepemimpinan perempuan di berbagai bidang. Seperti perempuang bertindak sebagai penggerak mengatasi perubahan iklim. Lalu, peran dan kepemimpinan perempuan untuk menangani pandemi COVID-19. Serta, peran kepemimpinan perempuan dalam menciptakan perdamaian.
“Untuk menyelesaikan konflik, perempuan dapat menjadi agen perubahan dalam mencegah dan mengakhiri konflik. Perempuan berkepentingan menjadi bagian dari penyelesaian konflik, karena perempuan dan anak-anak adalah mereka yang paling terdampak saat konflik dan perang,” urai Legislator Dapil Jawa Tengah V tersebut.
Untuk itu, Puan menilai, pemberdayaan perempuan tidak dapat terwujud tanpa adanya akses terhadap pendidikan. Karenanya, penting untuk menjamin kesetaraan akses bagi perempuan dalam menempuh pendidikan berkualitas.
Terakhir, Puan mengajak seluruh delegasi yang hadir dalam Sidang IPU ke-144 untuk bersama-sama meneguhkan komitmen dan berperan untuk menggerakkan perubahan demi kesetaraan gender bagi masyarakat di negara masing-masing.
“Jika kemajuan perempuan dijamin, maka suatu negara akan maju, jika partisipasi politik perempuan didorong, maka demokrasi akan berkembang, jika kesetaraan gender dijamin, maka keadilan akan tercapai,” tutupnya.(wan/infp)