Jakarta (KN) – Ketua DPD RI, Irman Gusman, mengungkapkan bahwa sistem demokrasi yang ada di Indonesia belum seutuhnya sempurna. Sebab, setelah 15 tahun perjalanan demokrasi, sesungguhnya demokrasi yang dijalankan sekarang masih berkutat pada demokrasi yang prosedural bukan demokrasi yang substantif.
Menurutnya, sistem demokrasi di Indonesia masih jauh diatas rata-rata berdasarkan ranking kualitas demokrasi di dunia.
“Secara kualitas demokrasi Indonesia masih dinilai ‘cacat’ karena prakteknya belum full democracy. Indeks tersebut di bawah Australia, Inggris, Korea Selatan, Jepang, Israel, India, Timus Leste dan Brazil,” kata Irman, saat memberikan kuliah umum bertajuk ‘Demokrasi, Toleransi dan HAM’ di hadapan Mahasiswa UIN Syarif Hidayatullah, Selasa (3/9/2013).
Kenapa kualitas demokrasi Indonesia masih rendah? Menurut Irman, permasalahan tersebut ada pada lemahnya kualitas lima alat ukur utama, yakni Pemilihan Umum (Pemilu), pluralisme, kebebasan sipil, fungsi pemerintahan (birokrasi), partisipasi politik dan budaya politik. “Rendahnya kualitas variabel ini menyebabkan kualitas penyelenggaraan demokrasi masih jauh dari harapan reformasi 1998,” tegasnya.
Irman menandaskan, dalam konteks tersebut kelahiran DPD RI sebagai konsenus politik nasional bertujuan untuk meneguhkan otonomi dan desentralisasi dalam sistem pemerintahan NKRI. Di mana DPD RI menjadi perwakilan langsung daerah tingkat nasional. Oleh karena itu, DPD RI tidak hanya mewakili daerah saja. “Tapi juga mewakili keragaman kultur, agama, etnis, dan suku dari berbagai daerah,” ujarnya.
Irman mengungkapkan, ada lima jawaban mengapa demokrasi menjadi pilihan utama. Pertama, menjamin hak asasi manusia. Kedua, persamaan kedudukan di depan hukum. Ketiga, kebebasan menyatakan pendapat. Keempat, kebebasan pers. Kelima, keterbukaan akses ekonomi bagi semua kelompok masyarakat demi kesejahteraan bersama. (red)
Foto : Irman Gusman