Jakarta, mediakorannusantara.com -Ketua Badan Anggaran (Banggar) Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI), M. H. Said, Abdullah menilai Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2023 dan Nota Keuangan 2023 yang disampaikan Presiden Joko Widodo dalam Rapat Paripurna DPR RI Pembukaan Masa Persidangan I Tahun Sidang 2022-2023, mengandung keoptimisan yang realistis.
Artinya, Presiden optimis dengan segala target yang ditetapkan namun tetap penuh dengan kehati-hatian dalam menghadapi tahun yang masih penuh dengan ketidakpastian.
“Karena ranjaunya barang kali ada di mana-mana kita sadari bersama, terutama kan begini. Kita tahun ini surplus Rp106 triliun, karena memang kita dapat impor profit dari harga komoditas yang tingginya luar biasa. Yang dikhawatirkan, pada titik tertentu harga komoditas itu ada titik jenuh, tidak bisa terus naik, ada stuck di satu titik. Ketika dia stuck, kemudian titik jenuhnya dilewati dia landai turun, kalau komoditi turun, minyak tidak turun-turun,” ujar Said dalam siaran resminya, di Jakarta, Kamis (18/8/2022).
Melihat hal tersebut, Said mengatakan desain APBN 2023 memang dirancang memiliki peredam kejut. Di mana nantinya diharapkan dapat menyesuaikan kondisi yang terjadi. “Oleh karenanya, desain APBN ke depan memang ada peredam kejutnya, atau sub absorber yang memang kita rancang bersama dengan pemerintah,” imbuhnya.
Lebih lanjut, terkait dengan subsidi energi yang mencapai Rp503 triliun, Anggota Komisi XI DPR RI tersebut mengatakan pihaknya tidak mendorong pemerintah untuk menambah subsidi, sebab ada dua faktor yang akan berpengaruh. Pertama, dampak inflasi dan daya beli, kedua adalah tekanan kepada fiskal yang cukup tinggi. “Kalau itu masih minta tambahan anggaran, maka akan goyah fiskal kita walaupun kita dinyatakan surplus tahun ini semester pertama,” tegas politisi PDI-Perjuangan ini.
Untuk itu, Said mendorong pemerintah untuk melakukan penyesuaian harga terhadap barang subsidi secara gradual, baik terhadap listrik, tabung LPG 3 kg, serta terhadap BBM. “Kami akan dukung penyesuaian itu, karena porsinya terhadap fiskal sudah terlalu besar, dan lagian kalau mau jujur subsidi ini LPG 3kg itu kita nyatakan, pemerintah nyatakan, TMP2K dulu menyatakan dari 40 persem masyarakat bawah yang menerima subsidi LPG, yang menikmati hanya 22 persen, masyarakat menengah ke atas 86 persen, BBM juga hal yang sama,” paparnya.
Oleh sebab itu, menurut Said, langkah penyesuaian harga dibarengi dengan penebalan perlindungan sosial, dinilai dapat menjadi solusi efektif mengatasi permasalahan tersebut. Terkait berapa besaran penyesuaian harga tersebut, Said menyebut akan dirasa ideal jika penyesuaian harga berada pada kisaran 20 persen.
“Lebih baik, lakukan penyesuaian secara gradual, bertahap, per 3 bulanan, pada saat yang sama, pertebal perlindungan sosial (Perlinsos), kenapa Perlinsos dipertebal? Karena sasarannya langsung rakyat yang menerima. Kalau PKH itu katakanlah sekarang Rp400 ribu kita naikkan Rp600 ribu, itu kan akan terasa bagi masyarakat,” tegas legislator daerah pemilihan (dapil) Jawa Timur XI tersebut. (wan/an)