Surabaya (KN) – Kinerja Walikota Tri Rismaharini selama ini dinilai hanya melakukan tebar pesona saja. Penilaian ini saat Risma ikut-ikutan melakukan penertiban anak baru gede (ABG) di tempat-tempat hiburan.
Sorotan ini diberikan Komisi A DPRD Kota Surabaya. DPRD Surabaya menilai jika Risma kurang percaya terhadap anak buahnya di lapangan. Kalau hanya penertiban saja kenapa Risma sampai ikut turun ke lapangan, meskipun memag tidak ada yang melarangnya.
“Walikota hanya tebar pesona dan menaikkan pencitraan saja, ABG di tempat hiburan ini bukan persoalan baru, kenapa baru dipersoalkan sekarang,” kata Wakil Ketua Komisi A Bidang Hukum dan Pemerintahan DPRD Surabaya Alfan Khusairi saat ditemui di DPRD, Senin (10/9).
Turunnya Risma di Darmo Park dan Kenjeran ini menunjukkan jika sebagai manajer kota dirinya kurang percaya terhadap kinerja Tim Penertiban Pemkot.
Sebaliknya jika Walikota terlalu sering melakukan intervensi urusan teknis SKPD maka banyak persoalan yang mestinya perlu penanganan akan terbengkalai. Misalnya penataan kinerja pemerintahan, pendidikan, kesehatan ataupun kemiskinan.
“Saya setuju jika upaya Walikota itu untuk menekan angka kasus trafficking (perdagangan manusia) di Surabaya,” ujarnya.Banyak cara yang mestinya bisa dilakukan Risma, tidak harus ikut menertibkan para ABG seperti itu.
Mencegah trafficking tak harus ikut turun ke lapangan seperti itu. Menurut Alfan bisa dilakukan dengan tindakan atau kebijak lebih strategis. Misalnya, memperkuat kordinasi dengan pihak sekolah, guru, orang tua dan Dinas Pendidikan. Selain itu, Perda Pariwisata yang mengatur larangan bagi anak di bawah umur masuk ke tempat hiburan dewasa, juga perlu ditegakkan.
Politisi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) ini mengatakan bahwa apa yang diutarakan itu berdasarkan evaluasi dari laporan keterangan pertanggungjawaban (LPJ) Walikota 2011 yang masih ada beberapa target yang belum tercapai.
“Salah satunya, ya, persoalan kemiskinan. Koordinasi yang simpang siur antarsatuan kerja perangkat daerah (SKPD). Orang melakukan trafficking itu karena motifnya kemiskinan,” katanya.
Senada dengan Alfan Kusairi, Anggota Komisi C Agus Sudarsono juga meminta Walikota tidak melanjutkan aksinya yang ikut terjun langsung dalam opersi yang digelar Satpol PP dan juga badan Kesatuan Bangsa dan Perlindungan Masyarakat (Bakesabanglinmas).
” Kepala Faerah itu leader Pemkot, masih banyak hal lebih penting di Pemkot yang harus ditangani serius oleh Walikota, kalau Kepala Daerah kerjanya hanya kesana kemari dan nampang saja pemerintahan ya kacau,” tambahnya. (anto)
Foto Tri Rismaharini