Bogor, mediakorannusantara.com Kementerian Pertanian resmi membentuk 33 Balai Besar Penerapan Modernisasi Pertanian yang tersebar di 33 provinsi sebagai langkah strategis memperkuat pendampingan teknologi dan mendukung swasembada pangan berkelanjutan.
Kebijakan yang tertuang dalam Peraturan Menteri Pertanian Nomor 39 Tahun 2025 ini berada di bawah koordinasi langsung Badan Perakitan dan Modernisasi Pertanian (BRMP).
Kepala BRMP Kementan, Fadjry Djufry, menjelaskan di Bogor pada Minggu bahwa pembentukan ini merupakan peningkatan status dari Balai Penerapan Modernisasi Pertanian yang sudah ada sebelumnya.
Dengan peningkatan status tersebut, koordinasi antara pemerintah pusat dan daerah diharapkan menjadi lebih solid, terutama dalam memastikan program strategis kementerian tersampaikan secara efektif hingga ke tingkat lapangan.
Tugas utama dari balai besar ini mencakup identifikasi kebutuhan teknologi, perekayasaan, pengujian, hingga diseminasi paket teknologi pertanian yang spesifik bagi kebutuhan tiap lokasi.
Selain fokus pada teknologi, balai ini juga bertanggung jawab memproduksi benih dan bibit unggul tersertifikasi. Hal ini bertujuan untuk menciptakan fondasi produktivitas yang kuat di daerah melalui ketersediaan sarana produksi yang bermutu bagi para petani.
Fadjry menambahkan bahwa keberadaan institusi ini diharapkan menjadi fasilitator bagi pembangunan pertanian serta pusat peningkatan kapasitas bagi petani dan pelaku usaha lokal.
Di sisi lain, Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman menekankan bahwa inovasi teknologi adalah kunci utama untuk menekan biaya produksi sekaligus mendongkrak hasil panen secara efisien.
Melalui penguatan kelembagaan dan mekanisasi ini, pemerintah menargetkan terciptanya sektor pertanian yang lebih produktif, efisien, dan memiliki daya saing tinggi di masa depan.( wa/an)