Jakarta (KN) – Kementerian Keuangan dinilai tidak cermat karena begitu mudah mencairkan uang untuk proyek pengadaan laboratorium di 16 universitas yang terindikasi korupsi.Itulah yang disampaikan anggota Badan Akuntabilitas Keuangan Negara DPR RI, Eva Kusuma Sundari usai Rapat Paripurna Dirgahayu ke-67 DPR/MPR RI di Kompleks DPR, Jakarta, Rabu (29/8/2012). Menurutnya pencairan dana proyek ini perlu ditelusuri akuntabilitasnya.
“Kemenkeu tidak prudent dalam melakukan pencairan. Saya melihat ada persoalan yang missing disini. Jangan disalahkan DPR. Yang memegang duitnya Kemenkeu. Dan yang mencairkan juga Kemenkeu,” ujar Eva.
Eva mengakui, BAKN sudah menerima hasil audit Badan Pemeriksa Keuangan terkait proyek pengadaan laboratorium di 16 universitas. Dari audit tersebut, BPK belum cukup mengeksplorasi, tapi terlihat modus pengadaan proyek yang janggal.
“Modusnya bukan memberikan anggaran berdasarkan kebutuhan tapi Jakarta langsung menelepon rektor. Mereka ditanya mau uang tidak. Baru proyeknya dibuat,” tambahnya.
BAKN mengusulkan Komisi X perlu meminta audit tujuan khusus misalnya, audit investigasi. Laporan hasil audit yang diterima BPK hanya audit keuangan dan harus diperdalam dengan audit investigasi. “BAKN Sendiri akan minta jika Komisi X tak tertarik menindaklanjuti,” tandasnya.
Dugaan korupsi proyek di 16 universitas ini terungkap dari pengakuan mantan Direktur Keuangan PT Anugrah Nusantara, yakni Yulianis. PT Anugrah Nusantara milik mantan Bendahara Umum Partai Demokrat Muhammad Nazaruddin, rekanan Kemendikbud dalam proyek ini. (red)
Foto : Eva Kusuma, anggota Badan Akuntabilitas Keuangan Negara DPR RI Sundari