Oleh karena itu, kata Imran, sistem diagnosis Dengue perlu ditingkatkan agar dapat mengetahui penyakit yang bersifat zoonosis serta yang disebabkan oleh lingkungan.
“Kita butuh deteksi, seperti yang Pak Menteri bilang, yang menyebut tentang rapid test, karena ini perlu didistribusikan di fasilitas kesehatan dasar kita, karena Dengue memiliki (konsekuensi) yang parah apabila telat ditangani,” ujarnya dalam Arbovirus Summit yang disiarkan di kanal YouTube Kemenkes RI di Jakarta, Senin.22/4
Dia juga mengatakan bahwa setelah COVID-19, gejala-gejala Dengue sudah tidak lagi berupa gejala klasik, sehingga perlu diwaspadai. Menurutnya, sekitar 50 persen kasus Dengue tidak memiliki gejala.
Oleh karena itu, kata dia, perlu adanya sistem yang sensitif guna mendeteksi penyakit tersebut. Sistem tersebut, kata dia, harus dapat mendeteksi penyakit baik yang ditularkan melalui binatang atau disebabkan karena lingkungan, termasuk yang terdampak perubahan iklim.
“Perubahan iklim tak hanya membebani pelayanan kesehatan, karena membuat kasus semakin naik dan naik, tetapi kami juga menimbang bahwa perubahan iklim akan membebani sistem kesehatan. Sebagai contoh, kekeringan,” katanya.
Ketika desa diterpa kekeringan, kata dia, orang-orang pun pindah ke kota. Ketika pindah ke kota, maka kota semakin padat dan hal itu dapat membuat kasus semakin naik.
Dalam sambutannya, Direktur Jenderal Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) Tedros Adhanom Ghebreyesus menyebut bahwa penyakit-penyakit arboviral mengancam kesehatan serta perekonomian secara global.
Tedros mengatakan bahwa cakupan geografis arbovirus semakin besar karena adanya urbanisasi, perubahan iklim, serta penambahan populasi nyamuk yang sangat cepat.
“Pada 2023 lebih dari enam juta kasus Dengue dilaporkan secara global dan sekitar tiga juga kasus sudah dilaporkan tahun ini, meskipun musim pancaroba paling intens belum mulai di sejumlah daerah,” katanya ( wan/ar)