Surabaya (KN) – Kejaksaan Tinggi (Kejati) Jawa Timur diminta segera mengusut dugaan penyalahgunaan anggaran, yang dilakukan Panitia Pra Kongres Sungai Jawa Timur.Desakan ini disampaikan Ketua Komunitas Jurnalis Peduli Lingkungan (KJPL) Indonesia, Teguh Ardi Srianto karena melihat ada yang tidak beres dengan penggunaan anggaran yang sudah dihimpun Panitia Pra Kongres Sungai Jawa Timur.
Diterangkan Teguh, Panitia Pra Kongres Sungai Jawa Timur merupakan panitia lokal yang dibentuk sebelum pelaksanaan Kongres Sungai Indonesia pada 26-30 Agustus 2015 lalu, di Banjarnegara, Jawa Tengah.
Masih menurut Teguh, dalam proses perjalanannya, Panitia Pra Kongres Sungai Jawa Timur ini melakukan beberapa kegiatan, diantaranya pertemuan pra kongres di Kantor PDAM Surabaya dan pemberangkatan perwakilan Jawa Timur ke Banjarnegara, Jawa Tengah, untuk mengikuti Kongres Sungai Indonesia yang kali pertama digelar.
“Nah, waktu berproses ini, Panitia Pra Kongres Sungai Jawa Timur mengalami kesulitan untuk mendapatkan anggaran, untuk mengirim utusan ke Banjarnegara, bahkan sampai jelang pelaksanaan Kongres Sungai Indonesia, anggaran belum ada yang masuk, meski mereka sudah memasukkan proposal ke beberapa institusi dan lembaga,” ungkap Teguh.
Sayangnya, kata Teguh, dirinya tidak tahu pasti ke mana saja panitia melakukan pengajuan proposal itu, karena yang disebut-sebut selama rapat, proposal hanya diajukan ke Perum Jasa Tirta I dan Gubernur Jawa Timur.
Sampai jelang H-2 Kongres Sungai Indonesia digelar, 26-30 Agustus 2015, ternyata tidak ada anggaran yang masuk ke panitia, dan baru H-1 atau tanggal 25 Agustus 2015, ada anggaran yang masuk dari Perum Jasa Tirta dan Gubernur Jawa Timur, masing-masing sebesar Rp 15 juta, sehingga total anggaran yang terkumpul Rp 30 juta.
Dikatakan Teguh, untuk anggaran dari Jasa Tirta, dirinya tidak terlalu tahu karena tidak ikut mengurus prosesnya, tapi khusus anggaran dari Gubernur Jawa Timur, dia tahu prosesnya, karena dimintai tolong langsung oleh Bahrul Ulum Koordinator Panitia Pra Kongres Sungai Jawa Timur, untuk mempertemukan Panitia Pra Kongres Sungai Jawa Timur dengan Soekarwo Gubernur Jawa Timur di Gedung Negara Grahadi.
Dalam pertemuan itu, disepakati kalau Gubernur Jawa Timur akan memberikan bantuan anggaran Rp 15 juta untuk transportasi dan akomodasi peserta Kongres Sungai dari Jawa Timur.
Dari situlah muncul persoalan, karena Panitia Pra Kongres Sungai Jawa Timur diduga tidak menggunakan anggaran yang sudah didapat dari Jasa Tirta dan Gubernur Jawa Timur sesuai peruntukannya.
“Ternyata untuk berangkat ke Banjarnegara, panitia sudah dapat bantuan satu unit mobil Elf dan satu Kijang dari Badan Lingkungan Hidup Jawa Timur yang ditanggung semua anggaran bahan bakarnya oleh BLH Jawa Timur.
Sementara panitia hanya menyewa 2 unit mobil, Avanza dan Xenia plus satu mobil Kuda yang menurut Bahrul Koordinator Panitia Kongres Sungai Jawa Timur, merupakan mobil pinjaman dari seseorang,” ujar Teguh.
Ketidakberesan dalam penggunaan anggaran itu, juga terlihat waktu Kongres Sungai berlangsung di Banjarnegara. “Ternyata di lokasi kegiatan, panitia lokal sudah menyiapkan konsumsi yang berlimpah dan didukung sepenuhnya oleh TNI-AD dengan membuat restoran dan tenda darurat untuk kebutuhan konsumsi peserta,” jelas Teguh.
Dengan kondisi itu, kata Teguh, otomatis anggaran dari Jasa Tirta dan Gubernur Jawa Timur jelas tidak banyak digunakan untuk memenuhi kebutuhan makan dan minum peserta dari Jawa Timur.
Sayangnya menurut Teguh, 14 hari atau dua minggu sesudah acara selesai, Panitia Kongres Sungai Jawa Timur, tidak memberikan laporan keuangan secara terbuka kepada perwakilan peserta dari Jawa Timur dalam forum rapat terbuka.
“Ini merupakan ketidakberesan dari panitia Kongres Sungai Jawa Timur, karena sebelumnya, Koordinator Panitia berjanji akan menyampaikan laporannya secara terbuka, satu minggu sesudah acara selesai, tapi semua itu hanya omong kosong dan tidak terbukti sampai sekarang,” tegas Teguh.
Ketua Komunitas Jurnalis Peduli Lingkungan (KJPL) Indonesia itu juga minta para penegak hukum, baik kepolisian atau Kejaksaan segera mengusut ketidakberesan penggunaan anggaran yang bersumber dari kas negara itu, karena indikasi korupsi terlihat jelas.
“Kalau ini tidak segera diusut, akan membuat citra para peserta kongres sungai dari Jawa Timur tercoreng, hanya karena ulah oknum panitia pra kongres yang tidak beres,” katanya.
Teguh juga menyinggung, soal beberapa isu-isu bahasan strategis tentang upaya pelestarian sungai dari Jawa Timur yang tidak bisa tersampaikan dalam Kongres Sungai Indonesia, karena tidak tegas dan tidak jelasnya koordinasi dari Koordinator Panitia Pra Kongres Sungai Jawa Timur waktu di Banjarnegara, Jawa Tengah, 26-30 Agustus 2015 lalu. (red/***)
—