Jakarta, mediakorannusantara.com – Wakil Ketua Majelis Pemusyawaratan Rakyat (MPR) Hidayat Nur Wahid (HNW) mengingatkan bahwa keberagaman atau kebhinnekaan tidak boleh dijadikan bahan pemecah belah, perdebatan, dan konflik. Sebaliknya, keberagaman harus digunakan untuk menciptakan harmoni, toleransi, dan mewujudkan solusi, kesepahaman, serta kesepakatan yang menyatukan (tunggal ika).
”Sejak dahulu bangsa Indonesia sudah akrab dengan keberagaman atau kemajemukan,” ungkap HNW dalam acara Sosialisasi Empat Pilar MPR RI di Bali, Jumat (31/10).
HNW menyoroti bahwa keakraban bangsa Indonesia dengan keberagaman sudah terbukti saat persiapan kemerdekaan. Hal ini terlihat jelas dari keanggotaan berbagai lembaga seperti BPUPKI, Panitia Sembilan, dan PPKI yang anggotanya memiliki latar belakang beragam—mulai dari pendidikan umum hingga pesantren, beragam suku, budaya, adat, kebiasaan, hingga agama.
”Tetapi, mereka bisa menghasilkan solusi dan akhirnya hadirkan kesepakatan soal dasar dan ideologi negara serta konstitusi negara Indonesia yang mereka proklamasikan kemerdekaannya,” ujar HNW.
HNW kemudian mencontohkan peran anggota PPKI dari Bali, yaitu I Gusti Ketut Pudja, kelahiran Buleleng. Tokoh yang merupakan putra Bali pertama yang meraih gelar Meester in de Rechten (Sarjana Hukum) ini turut andil dalam menyepakati Pancasila versi final (18 Agustus 1945), penyusunan UUD 1945, dan hadir saat proklamasi kemerdekaan 17 Agustus 1945. I Gusti Ketut Pudja sendiri telah dianugerahi gelar pahlawan nasional pada tahun 2011 oleh Presiden ke-6 RI Susilo Bambang Yudhoyono.
Oleh karena itu, HNW menegaskan bahwa partai politik di Bali, termasuk PKS Bali, harus mampu melanjutkan peran bersejarah dan meneladani para pahlawan nasional. Menurutnya, tidak boleh ada sekat yang membeda-bedakan keberagaman untuk menjaga keutuhan dan keberlanjutan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) demi menyongsong Indonesia Emas 2045.
HNW juga berbagi pengalamannya saat menyampaikan tugas MPR RI dalam mensosialisasikan Empat Pilar (Pancasila, UUD 1945, NKRI, dan Bhinneka Tunggal Ika) kepada Pimpinan PBB di Jenewa, Swiss.
Pimpinan PBB disebutnya kagum karena hanya Indonesia yang memiliki lembaga negara yang secara khusus mensosialisasikan nilai-nilai kehidupan berbangsa dan bernegara kepada warganya.
Cara ini, kata HNW, membuat rakyat tidak hanya memilih dan dipilih secara demokratis, melainkan juga mengerti tujuan negara dan arah yang hendak dicapai, yaitu mewujudkan cita-cita besar kemerdekaan Indonesia sebagaimana termaktub dalam Pembukaan UUD 1945 ( wa/ar)