KORAN NUSANTARA
Headline indeks Jatim

Kadiskominfo Jatim Dorong Peningkatan Indeks Pembangunan Statistik Tahun 2024

Kepala Dinas Kominfo Jatim, Sherlita Ratna Dewi Agustin saat memimpin Rapat Koordinasi EPSS Tahun 2024, di Lt.2 , Ruang Argopuro, kantor Dinas Kominfo Jatim, Surabaya, Rabu (21/2/2024).

Surabaya (mediakorannusantara.com) – Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Jawa Timur (Kadiskominfo Jatim), Sherlita Ratna Dewi Agustin, mendorong peningkatan Indeks Pembangunan Statistik (IPS) Jawa Timur Tahun 2024. Demikian disampaikannya, saat Ia secara langsung memimpin rapat koordinasi Evaluasi Penyelenggaraan Statistik Sektoral (EPSS) Tahun 2024 di Lt. 2, Ruang Argopuro, kantor Dinas Kominfo Jatim, Surabaya, Rabu (21/2/2024).

“Di 2024 ini, terkait Satu Data kekurangannya harus kita perbaiki, kesalahannya kita betulkan, kelebihannya kita tingkatkan. Termasuk open data yang sudah disiapkan oleh Pemprov Jatim supaya bisa digunakan oleh sebanyak-banyaknya orang, masyarakat luas, dan lembaga,” tutur Sherlita.

Lebih lanjut, Sherlita mengungkapkan, berdasarkan hasil evaluasi EPSS pada tahun 2022, IPS Jatim mendapatkan nilai 2,83, namun selanjutnya mengalami penurunan menjadi peringkat ke 18, dengan nilai 2,21 pada tahun 2023.

“Yang menjadikan saya galau adalah, IPS ini menjadi indikatornya gubernur. Oleh karena itu, saya mohon info dan koordinasi dari pihak BPS Jatim supaya tidak salah memilih OPD yang dilakukan penilaian dalam EPSS. Beberapa data set yang dimiliki Jawa Timur diambil menjadi data set nasional, mohon informasi lebih, terkait itu. Sehingga evaluasi internal yang kita lakukan di Jawa Timur tidak perlu terlalu dalam, tetapi fokus kepada persiapan penilaian,” jelas Sherlita.

Adapun hasil evaluasi EPSS tahun 2023, Sherlita memaparkan, penyebab turunnya IPS Jatim adalah pertama, kurangnya pemahaman Tim Penilai Internal (TPI) di semua indikator EPSS, kedua, kurang lengkapnya bukti dukung yang tidak terstruktur, dan ketiga, kurangnya komitmen TPI maupun OPD yang dijadikan sampel.

“Selanjutnya keempat, kurangnya persiapan dalam penentuan kegiatan atau perangkat daerah yang akan dinilai pada EPSS 2023, kelima, belum adanya recana ketepatan waktu rilis Open Data Jatim, dan terakhir, belum adanya petunjuk teknis ataupun SOP prinsip Satu Data Indonesia atau SDI,” papar Sherlita.

Monitoring dan Evaluasi (Monev) IPS, yang diketahui dilakukan setahun sekali, menurut Sherlita, kurang rutin dilaksanakan. “Perlu koordinasi lebih lanjut dan rutin, supaya IPS Jatim semakin mengalami peningkatan,” tukas Sherlita.

Sherlita berharap, melalui rapat koordinasi EPSS ini ke depan terjadi peningkatan IPS Provinsi Jawa Timur. “Saya ingin tahu apa saja kelemahan dari hasil evaluasi EPSS, supaya tingkat kematangan statistik sektoral bisa diperbaiki dan semakin meningkat. Harapannya rapat ini bisa menjadi acuan kita ke depan supaya penyelenggaraan EPSS semakin baik,” pungkasnya.

Diketahui, rapat ini diikuti oleh, Kepala Bidang Data dan Statistik (Kabid Dastik) Dinas Kominfo Jatim, Imam, dengan didampingi beberapa pegawai lainnya. Selain itu turut hadir pula, Statistik Ahli Madya/Ketua Tim BPS Jatim, Ike Rahayu Sri didampingi empat orang lainnya, dan dua orang perwakilan Bappeda Jatim. (KN04)

Related posts

Amankan Konser Musik HJKS Ke 720, Polrestabes Terjunkan 2.144 Personel Gabungan

kornus

Walikota Risma Apresiasi Peraih Penghargaan KP KAS 2020 yang Tetap Berprestasi di Tengah Pandemi

kornus

15 Perwira Tinggi TNI Naik Pangkat

kornus