Surabaya (KN) – Walikota Surabaya dinilai kurang mendukung kepada masyarakat pro bisnis. Hal ini ditandai masih menggantungnya Perda RTRW hingga tiga tahun ini.
Hal ini dikatakan Jamhadi, Ketua KADIN Surabaya saat ditemui Koran ini di Hitel Novotel Surabaya, Selasa (9/7) malam.
Menurut Jamhadi, di Surabaya masih banyak peluang investasi diantaranya infrastruktur dan jasa. “Hal ini kenapa tidak ditangkap sama bu Walikota,” ujarnya.
Jadi begini, kata Jamhadi, RTRW itu sebagai acuan pemerintah dan pengusaha untuk melakukan usahanya dengan kepastian hukum yang tepat. “Jika kepastian hukum tersebut tidak ada maka investasi di Surabaya akan menurun,” tegasnya.
Hal tersebut sangat bertolak belakang dengan keinginan Walikota Tri Rismaharini untuk menaikkan pertumbuhan ekonomi Surabaya 7,5 persen. Tetapi sayang untuk kebijakan tak sejalan dengan keingginannya. “Kebijakan politik lebih cenderung dipakai oleh Bu Wali,” katanya.
Terbukti, ada dua hal yang menjadikan resah para pengusaha untuk berinvestasi di Surabaya, pertama tidak segera digedoknya Perda RTRW dan yang kedua KADIN sering menyodorkan temu bisnis, tetapi Walikota ogah – ogahan dan cenderung memaksakan konsep yang dia punya. (anto)
Foto : Jamhadi, Ketua Kadin Surabaya