KORAN NUSANTARA
indeks Nasional

Jusuf Kalla: Pemerintahan SBY Akan Menghadapi Masalah Besar Jika PKS Ditendang Dari Kabinet

Jakarta (KN)- Mantan Wakil Presiden Jusuf Kalla mengingatkan Pemerintahan SBY, bagaimanapun PKS adalah partai yang sejak awal mendukung pencalonan SBY sebagai presiden. Menurut JK, jika diibaratkan penumpang mobil, PKS menjadi penumpang pertama yang menyatakan siap berangkat ke tempat tujuan.
Mantan Wakil Presiden pendamping SBY itu memperkirakan, pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) akan menghadapi masalah besar jika seluruh kader Partai Keadilan Sejahtera (PKS) ditendang dari Kabinet Indonesia Bersatu (KIB) II.
“Masalah besar itu kalau PKS dikeluarkan semuanya dari kebinet atau koalisi,” ujar Jusuf Kalla yang akrab dipanggil JK kepada wartawan di kantor Kalla Grup Gedung Cyber II, Jl HR rasuna Said, Kuningan, Jakarta Selatan, Rabu, (2/3).
Mantan Wakil Presiden RI yang juga Ketua Umum Partai Golkar itu menambahkan, dibandingkan partai yang pernah dipimpinnya itu, PKS bahkan lebih dulu masuk ke gerbong koalisi pendukung Presiden SBY. PKS mendukung SBY sejak awal, sedangkan Golkar belakangan. “Kalau (PKS) diperingatkan atau (jatah kursi kabinet) dikurangi, boleh, enggak masalah. Tapi, jangan seluruhnya dikeluarkan. Itu bahaya dan tidak etis, dan tidak sepantasnya apabila seluruh dari empat menteri PKS yang ada di kabinet itu dicopot,” tambahnya.
Setelah SBY menggelar jumpa pers Selasa petang (1/3), mengenai sikapnya terhadap partai politik yang mbalelo (tidak patuh, memberontak), beredar spekulai bahwa kader PKS akan ditendang seluruhnya dari kabinet SBY, sedangkan Golkar hanya akan diberi sanksi ringan.
Dalam keterangan persnya itu, Presiden SBY selaku Ketua Sekretariat Gabungan Partai Pendukung Pemerintahan mengeluhkan ada satu-dua partai politik anggota koalisi yang tidak konsisten dan menjaga komitmen bersama mendukung pemerintahan.(red).

Related posts

Beri Motivasi Mahasiswa Baru 2023 di ITS Climate Action, Wali Kota Eri Cahyadi: Tidak Boleh Ada Rasa Menyerah

kornus

Ketua DPRD Surabaya Minta Plt. Dirut PDTS KBS Mundurl Dari Jabatanya

kornus

Bangunan Sudah Diratakan, Pelaksanann Pembangunanya Tak Jelas

kornus