Surabaya (MediaKoranNusantara.com) – Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Partai Golkar Kota Surabaya menugaskan ketua Pimpinan Kecamatan Partai Golkar se-Kota Surabaya untuk bersama – sama tokoh masyarakat untuk mengawasi distribusi bantuan program pemerintah, agar tidak disalahgunakan jelang Pilkada 2020.“Hasil konsolidasi internal parpol, PK (Pimpinan Kecamatan) ditugasi untuk mengawasi distribusi bantuan pemerintah. Ada potensi bantuan itu digunakan untuk branding pasangan calon tertentu di Pilkada 2020,” kata Wakil sekretaris bidang organisasi DPD Partai Golkar Kota Surabaya Asrofi di Surabaya, Senin (8/9/2020).
Adapun bantuan pemerintah, seperti halnya bantuan sosial (bansos) senilai Rp164 miliar yang seharusnya dibagikan kepada warga terdampak Covid-19, namun dari sejak bulan Februari 2020 tak kunjung dibagikan.
Selain itu, lanjut dia, pihaknya juga menugaskan kepada seluruh Ketua Pimpinan Kecamatan dan Kelurahan Partai Golkar se-Surabaya bersama organ parpol pengusung pasangan bakal Calon Walikota dan Wakil Walikota, Machfud Arifin – Mujiaman untuk berkampanye secara sehat.
“Ini untuk memberikan pendidikan politik yang baik bagi masyarakat Surabaya,” ujarnya.
Untuk itu, lanjut dia, Golkar Surabaya berharap Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Surabaya bisa menjadi pengawas yang baik dan secara bersama – sama parpol mendorong iklim demokrasi yang sehat dengan melakukan pencegahan atas potensi penggunaan APBD Surabaya untuk kepentingan paslon tertentu.
DPD Partai Golkar Surabaya juga meminta kepada Fraksi Partai Golkar DPRD Surabaya bersama fraksi – fraksi parpol pengusung yang lain mencegah penggunaan anggaran APBD yang bersumber dari pajak dan retribusi digunakan untuk kepentingan kontestasi. “Kebetulan saat ini sedang dibahas dalam badan anggaran,” kata Asrofi.
Seperti diketahui, Pilkada Surabaya 2020 kali ini diikuti dua pasangan calon yakni pasangan Eri Cahyadi – Armuji yang diusung PDIP, dan didukung oleh PSI serta koalisi partai non-parlemen. Sedangkan pasangan Machfud – Mujiaman diusung oleh delapan parpol yaitu PKB, Gerindra, PKS, Golkar, PAN, Demokrat, NasDem, dan PPP. (KN01)