Surabaya (KN) – Para anggota Fraksi PDIP DPRD Surabaya geram dengan pernyataan politisi Nasdem Vinsensius Awey yang menganggap pemerintah kota tercatat sebagai penimbun APBD terbesar di Indonesia.Anggota Komisi C Bidang pembangunan, Sukadar, senin (24/8/2015) menegaskan, pernyataan Awey sebagai kampanye negatif yang bertendensi menyerang pasangan bakal calon walikota dan wakil walikota Tri rismaharini – Whisnu Sakti Buana. Pasalnya, mereka adalah pasangan petahana. “ini bentuk kampanye hitam dengan menyudutkan bakal calon walikota dan wakilnya yang kebetulan incumbent,” tegasnya.
Wakil Ketua DPC PDIP Surabaya ini mengatakan, penyerapan anggaran bisa dilihat pada akhir tahun. Seperti pengalaman tahun – tahun sebelumnya, serapan anggran banyak terjadi pada bulan September, Oktober dan Nopember hingga Desember. “Itu teknis dan bukan domain kita. Seluruhnya kewenangan eksekutif,” terangnya.
Ia menambahkan, apabila melihat silpa (sisa Lebih pembiayaan Anggaran) tahun 2014 hanya berkisar Rp. 540 juta dari APBD sekitar Rp 7,4 Triliun. Itu menunjukkan penyerapan anggran sudah baik. “Sisi mana yang menjelaskan ada penumpukan anggaran ?” kata Sukadar dengan nada tanya.
Sukadar mengungkapkan, dirinya dengan Awey sama-sama pernah menjadi anggota pansus LKPJ (Laporan Keterangan Pertangung jawaban) Walikota. Serapan anggran tersebut bisa dilihat dalam laporan yang disampaikan melalui LKPJ Walikota.
“Gak bener kalau pemkot bikin program tidak maksimal, ini belum akhir tahun gak bisa disimpulkan penyerapannya. Gak usah black campaign lah,” katanya.
Senada dengan itu, politisi PDIP lainnya, Adi Sutarwiyono mengungkapkan, bahwa dalam tengah perjalanan proses serapan anggaran kerapkali tak bisa maksimal. Namun, kondisi itu disebabkan oleh proses lelang, perencanaan, kemudian adanya petunjuk teknis dari pemerintah pusat. Namun, faktanya setiap akhir tahun silpa tak tetalu besar. “Silpa kita gak terlalu besar setiap tahunnya kurang dari 10 persen dari APBD Rp 7,4 Triliun,” jelasnya.
Menurutnya, Silpa tersebut sebagai kekuatan cadangan anggaran pemerintah kota untuk menambah atau sebagai jaring pengaman ketika perencanaan anggran berikutnya defisit. Adi menegaskan dengan besaran silpa itu tidak perlu dirisaukan, atau bahkan disebut penimbun APBD. “Itu hal yang logis ketika perencanaan dan pelaksanaan tidak berjalan paralel, karena banyak faktor yang mempengaruhinya,” terang pria yang akrab dsapa Awi.
Ia mencontohkan, ketika proses pembangunan yang mendapat komplain dari masyarakat. Akibatnya proses lelang dan pengerjaannya akhirnya terkendala. Adi menambahkan, dengan adanya silpa tidak perlu khawatir ada pengurangan alokasi anggaran oleh pemerintah pusat. Sebaliknya, menurutnya di era otonomi daerah, pemerintah daerah sedapatnya lambat laun mengurangi kebergantungan dari pemerintah pusat. “jika dikurangi apakah itu punishment, atau justru menunjukkan bahwa yang bersangkutan (pemerintah daerah) mulai kokoh,” katanya.
Wakil ketua Komisi A Bidang Hukum ini menganggap sikap kritis Awey sebagai hal yang wajar. Namun, ketika disampaikan menjelang pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah dan Wakilnya dinilai mengandung tendensi tertentu.
Sebelumnya, Anggota Komisi C, Vinsensius Awey mengatakan, pemerintah kota menempati posisi teratas dalam hal memiliki dana menganggur (Silpa) di indonesia, di susul Medan, Cimahi, Tangerang dan Semarang. Tingginya dana menganggur menunjukan rendahnya serapan APBD, khususnya serapan di DPUBMP (s/d Agustus baru sekitar 18 persen) dan DCKTR (s/d Agustus baru sekitar 29 persen). Total Realisasi Belanja Pemkot s/d Agustus baru 39 persen.
Dana tersebut menurut politisi Nasdem mengendap di perbankan dengan bunga yang sangat kecil. Awey mengatakan dana tersebut seharusnya disalurkan ke program pembangunan infrastruktur & peningkatan kesejahteraan masyarakat.
“Dengan adanya dana besar yg masih tersimpan, tampak belanja pemerintah belum maksimal. Hal ini juga menjadi salah satu penyebab menurunnya pertumbuhan ekonomi,” katanya. (anto)