Surabaya (KN) – Masyarakat Ekonomi ASEAN atau MEA mulai diberlakukan Desember mendatang. Saat pasar bebas wilayah ASEAN berlaku, Pemerintah Provinsi Jatim tetap menolak masuknya beras impor. Pasalnya, Jatim sudah swasembada dan tidak membutuhkan beras dari luar negeri.“Saat MEA berlaku, kita bisa menolak beras impor. Selama ini Jatim sudah swasembada beras bahkan memasok hampir ke banyak wilayah di Indonesia. Jadi kalau sampai beras impor beredar di sini, maka kami dengan tegas menolaknya,” kata Kepala Badan Ketahanan Pangan Jatim, Tutut Herawati, Selasa (9/6/2015).
Ia menilai, impor beras saat diberlakukan MEA bisa dilakukan bagi daerah yang produksinya masih rendah. Kalaupun masuk Jatim, kata Tutut, itu pun hanya sebatas bongkar muat di pelabuhan Tanjung Perak Surabaya. Namun penyalurannya untuk wilayah di luar Jatim.
“Pak Gubernur sudah setuju soal penolakan beras impor untuk Jatim walaupun MEA nanti sudah diberlakukan. Soal bongkar muat di pelabuhan, kamai akan terus memantau. Yang pasti beras impor tidak boleh merembes ke pasar Jatim,” tegasnya.
Tutut menjelaskan, untuk produksi padi nasional tahun ini ditargetkan mencapai 73,4 juta ton. Dari jumlah itu, Jatim ditarget bisa mencapai produksi padi sebanyak 12,9 juta ton atau mencapai 17,5 persen dari produksi nasional. Dari target yang ditetapkan Kemtan, Tutut mengaku yakin jika Jatim bisa mencapainya.
Jatim pun memiliki prognosa produksi padi 2015 diatas target nasional, yakni 13,1 juta ton. Jika disetarakan dengan beras sebanyak 8,5 juta ton. Untuk kebutuhan konsumsi masyarakat Jatim setahun sebanyak 3,4 juta ton, sehingga surplus lebih dari 5 juta ton untuk mensuplai wilayah di luar Jatim.
Tutut menambahkan, selama ini Jatim telah menjadi lumbung pangan nasional. Banyak komoditi pangan yang dihasilkan Jatim untuk memenuhi kebutuhan provinsi lain. “Banyak provinsi di Indonesia Barat dan wilayah Indonesia Timur yang ambil beras dari Jatim,” ujarnya. (ovi)