Surabaya (KN) – Menyikapi rencana kebijakan pemerintah pusat menghapu raskin untuk keluarga miskin, Asisten II Bidang Ekonomi dan Pembangunan Setdaprov Jatim, Hadi Prasetyo menegaskan penolakan penghapusan raskin.“Saya sudah konsultasikan pada Pak Gubernur (Soekarwo) soal rencana penghapusan program raskin ini. Prinsipnya beliau keberatan karena raskin dianggap masih sangat dibutuhkan oleh masyarakat Jawa Timur,” kata Hadi Prasetyo, Senin (26/1/2015).
Penggantian raskin dengan uang elektronik tersebut dianggapnya kurang efektif. “Jatim gak mau raskin diganti uang karena tidak efektif. Kita beli raskin dengan subsidi, amak masyarakat bisa beli beras dengan harga Rp 1.600 per kg. Kalau diberi uang lewat kartu, maka standarnya harus jelas. Kalau yang miskin dapat uang lewat kartu itu apa bisa beli beras sendiri?” katanya.
Menurutnya, persoalan raskin yang terjadi atau bermasalah dengan hukum tidak bisa menjadi dasar serta merta menghapus program raskin. “Jangan kaitkan raskin yang sudah ada dengan masalah hukum. Sehingga ini (raskin) ditiadakan,” tegasnya.
Kepala Perum Bulog Divisi Regional Jatim, Witono berharap Bulog tetap mendapatkan penugasan dalam memenuhi kebutuhan logistik program raskin. “Bulog ini bukan hanya sebagai penyangga pangan dan stabilisasi harga beras. Raskin juga bukan hanya soal menyerahkan beras pada keluarga miskin tapi juga berdampak pada tingkat kesejahteraan petani,” ujarnya.
Selama ini, lanjutnya, Bulog dapat menyerap beras petani dalam jumlah besar karena adanya program raskin dan juga untuk stok cadangan beras. “Kalau pemerintah tetap memprogramkan maka petani banyak yang akan dilindungi harganya karena berasnya terjamin dan dibeli bulog. Kalau bulog tidak beli beras petani dalam jumlah besar maka kasihan petani,” katanya.
Pemerintah di bawah kepemimpinan Presiden Joko widodo mewacanakan program penghapusan beras untuk masyarakat miskin (raskin) dihapus diganti dengan uang elektronik (e-money).
Persoalanya jika program raskin dihapus lalu mau dikemanakan beras petani? (yo)