Surabaya (MediaKoranNusantara.com) – Gelaran Jatim Fair 2022 telah berlangsung di Grand City Mal Surabaya sejak Jumat (7/10/2022) lalu. Forum bisnis yang mempertemukan produsen serta pembeli tersebut, digelar selama 7 hari dari tanggal 7-13 Oktober 2022.
Namun demikian, gelaran Jatim Fair 2022 yang dibuka langsung Gubernur Jatim, Khofifah Indar Parawansa rupanya menjadi perbincangan hangat di kalangan anggota DPRD Jatim. Pasalnya, gelaran ini tak melibatkan jajaran legislatif.
Anggota Komisi B DPRD Jawa Timur, Daniel Rohi menyoroti soal tidak dilibatkannya legislatif dalam gelaran Jatim Fair. Terlebih lagi, Komisi B sebagai mitra kerja pemprov yang membidangi perekonomian juga tak diundang dalam pembukaan.
“Kegiatan besar seperti ini yang didanai oleh Pemprov Jatim seharusnya dilakukan dengan prinsip sinergitas. Sinergi antara DPRD dan eksekutif sebagai pelaksana. Minimal teman-teman DPRD dilibatkan, diundang waktu pembukaan,” kata Daniel Rohi di Gedung DPRD Jatim, Senin (10/10/2022).
Daniel Rohi sendiri awalnya mengaku kaget melihat poster Jatim Fair bertebaran di media sosial. Akan tetapi, ia mengakui tak ada pelibatan legislatif dalam ajang pameran tersebut.
“Ada yang bertanya kok (Komisi B) waktu pembukaan tidak hadir. Ya, karena kita tidak diundang. Kalau memang itu program pemerintah sebaiknya teman-teman eksekutif belajar bersinergi melibatkan legislatif,” tegas dia.
Di samping itu, Daniel juga menerima keluhan soal vendor penyelenggara Jatim Fair yang bertahun-tahun hanya dipegang oleh pihak tertentu. Ia mensinyalir hal itu merupakan bentuk monopoli karena tidak mencerminkan prinsip keadilan dan keterbukaan.
“Saya pikir berdasarkan prinsip keadilan dan keterbukaan ke depan harus terbuka melibatkan pihak lain. Sehingga penyelenggaraan itu bisa kompetitif, semacam lelang terbuka. Sehingga tidak ada kesan monopoli,” kata Politisi PDI Perjuangan ini.
Tak hanya soal vendor yang menjadi sorotan kalangan Dewan. Sebab, kuota keberadaan stand Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) juga dinilai sangat minim. Oleh sebabnya, pihaknya meminta kepada jajaran eksekutif agar dapat melakukan evaluasi penyelenggaraan Jatim Fair ke depannya.
“Hari ini kita kan dalam kondisi pemulihan ekonomi. Teman-teman UMKM harusnya dilibatkan secara maksimal. Misal antara 20 – 30 persen stand khusus untuk UMKM. Dan kalau UMKM yang tampil di situ dikurasi dengan baik, mereka-mereka yang memang layak masuk,” tandasnya. (KN01)