Sumedang (MediaKoranNusantara.com) – Momentum Hari Perempuan menjadi sangat berkesan bagi Megawati Soekarnoputri. Sebab, dia kembali menerima gelar Doktor Honoris Causa Bidang Politik Pemerintahan. Kali ini, gelar doktor diberikan oleh Institut Pemerintahan Dalam Negeri (IPDN). Megawati merupakan orang pertama penerima gelar doktor kehormatan dari IPDN.
Penganugerahan gelar kehormatan ini berlangsung di Kampus IPDN, Jatinangor, Sumedang, Jawa Barat, Kamis (8/3/2018). Sejumlah pejabat negara hadir dalam sidang terbuka senat pemberian gelar kehormatan tersebut.
Megawati bersama sejumlah guru besar IPDN berada di depan untuk mengikuti sidang terbuka. Sementara di antara para tamu undangan ada sejumlah pejabat sepeti Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tjahjo Kumolo.
Ada Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan, Sekretaris Kabinet Pramono Anung, Ketua MPR Zulkifli Hasan, Kepala BIN Budi Gunawan, Mantan Kepala BNN Budi Waseso, Ketum PPP Romahurmuzy dan Ketum Hanur Oesman Sapta Odang.
Selain itu, ada juga Gubernur Jabar Ahmad Heryawan, Pangdam III/Siliwangi Mayjen Doni Monardo, Dirjen Imigrasi Ronny Franky Sompie, Sekjen PDIP Hasto Kritiyanto.
Sidang senat terbuka penganugerahan gelar kehormatan ini dipimpin langsung Gubernur IPDN, Prof. Ermaya Suradinata. Anggota promotor lainnya yakni sejumlah guru besar IPDN Hasan Efendi, Cahya Supriatna, Elena Hasan, Aris Setianuri, Nadisa.
“Pertama kalinya sejak berdirinya 1960 dengan nama IPDN yang didirikan oleh Presiden pertama RI Soekarno. Ini (gelar) pertama yang pertama diberikan, dan orang pertama itu ibu Megawati,” kata Ermaya dalam sambutannya.
Gelar Doktor Honoris Causa dari IPDN ini merupakan gelar Doktor Honoris Causa ke-7 yang diterima Megawati.
“IPDN memberikan gelar doktor kehormatan sebagai pengakuan kenegarawanan Ibu Megawati Soekarnoputri. Beliau sosok yang berpengetahuan luas mengenai politik dan pemerintahan serta konsisten menegakkan demokrasi dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia,” kata Ermaya.
Megawati dinilai merupakan sosok yang meletakkan dasar kebijakan desentralisasi yang berkesinambungan untuk Indonesia. Ermaya juga mengatakan, bukan kebetulan IPDN memberikan gelar doktor kehormatan kepada Presiden RI ke-5 itu bertepatan dengan Hari Perempuan Nasional Internasional.
“Ibu Megawati Soekarnoputri benar-benar kokoh dalam prinsip, bersikap tegas, dan selama memimpin, seluruh jajaran kabinet gotong royong bekerja dengan tenang karena beliau selalu tegas mengambil tanggung jawab terhadap berbagai persoalan penting, namun pada saat bersamaan tetap menampilkan kepemimpinan perempuan yang penuh dengan nilai-nilai kemanusiaan, dan sangat respek terhadap lingkungan dan kebudayaan,” paparnya.
Sementara itu, PDIP menyatakan apresiasinya atas penghargaan yang diberikan IPDN kepada sang ketum. PDIP juga mengucapkan terima kasih atas penghargaan itu.
Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto menyebut penghargaan dari IPDN merupakan gelar doktor kehormatan ke-7 yang diterima Megawati. Empat di antaranya diberikan oleh universitas luar negeri yakni Jepang, Rusia, Korea Selatan (dua universitas), dan tiga dari perguruan tinggi dalam negeri.
Hasto menyebut gelar kehormatan dalam bidang politik pemerintahan itu sebagai bentuk pengakuan jasa Megawati yang dinilai mampu menjalankan politik pemerintahan yang demokratis, stabil, dan efektif dalam menjalankan agenda reformasi. Selain itu juga termasuk saat putri proklamator Sukarno tersebut mengatasi berbagai krisis multidimensional saat memimpin Indonesia.
“Saat menjabat sebagai presiden, Ibu Megawati juga adalah inisiator yang mendirikan lembaga KPK. Di masa Ibu Megawati jugalah demokrasi yang sebenar-benarnya terjadi dengan penyelenggaraan Pemilu Presiden one man one vote,” tegas Hasto.
Gelar Doktor Honoris Causa yang sudah pernah diterima Megawati sebelumnya yakni dari Universitas Waseda, Tokyo, Jepang (2001); Moscow State Institute of International Relation, Rusia (2003); Korea Maritime and Ocean University, Busan, Korsel (2015); Universitas Padjadjaran (2016); Universitas Negeri Padang (2017); dan Mokpo National University, Mokpo, Korsel (2017).(dtc/ziz)