Surabaya (MediaKoranNusantara.com) – Humas Skretariat DPRD Provinsi Bali bersama Forum Wartawan DPRD Provinsi Bali (Forward) melakukan kunjungan ke DPRD Jatim, Rabu (16/6/2021). Selain silaturahmi tujuan kunjungan tersebut ingin mengetahui kemandirian tata kelola sampah di Jatim.
“Kami ingin mengetahui terkait tata kelola sampah di Jawa Timur, karena sampah di Bali mulai menggunung dan mengganggu kondisi pariwisata. Sebenarnya pemerintah kami sudah sangat concern dalam menangani masalah sampah sehingga mengeluarkan peraturan gubernur terkait tata kelola sampah plastik, meskipun ini belum bisa maksimal,” ujar Kabag Persidangan Sekretariat DPRD Provinsi Bali I Gusti Agung Nyoman Alit Wikrama dalam sambutannya.
Selain terkait tata kelola sampah, kunjungan tersebut juga ingin mengetahui sinergi antara anggota dewan dengan wartawan. Hal tersebut disampaikan ketua Forward Komang Suparta. “Apakah kerjasamanya hanya dengan advetorial atau ada yang lainnya,” katanya.
Sementara itu Kasubag Dokumentasi dan Informasi (Dokinfo) Sekertariat DPRD Jatim, Ali Lativi mengatakan, sinergi DPRD dengan media sangat penting. Ia menambahkan media berfungsi menyampaikan kebijakan maupun aturan pemerintah kepada masyarakat. “Misalnya seperti angggota DPRD mengkritisi isu yang lagi hangat saat ini, yakni terkait PPN sembako,” jelasnya.
Ketua Pokja Indrapura Riko Abdiono menambahkan, hubungan wartawan dengan anggota DPRD Jatim sudah seperti saudara. Menurutnya ada hal-hal yang harus dipublikasi bahkan ada yang tidak harus diungkap.
“Ini menimbulkan emosional yang baik. Sejak 2 tahun ini kita bisa mengikuti kunjungan komisi DPRD Jatim. Tujuannya agar kegiatan DPRD ini bisa terekspos, karena selama ini banyak anggapan masyarakat kalau anggota DPRD kerjanya cuma duduk-duduk,” jelas Riko.
Terkait pengelolaan sampah Kasi Pengembangan Fasilitas Teknis Sampah, Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Jatim Agus Cahyo mengatakan penanganan sampah diprioritaskan pada Daerah Aliran Sungai (DAS) Brantas. Menurutnya dari 38 Kabupaten/Kota di Jatim ada 17 titik penanganan.
“Sebenarnya sampah ini bukan hanya tanggung jawab pihak tertentu saja, tapi tanggung jawab bersama. Jadi ada slogan sampahku tanggung jawabku, ini harus tertanam agar ada tanggung jawab moral pada masing-masing pribadi masyarakat,” jelasnya.
Agus menambahkan karena di Jatim banyak sungainya, pihaknya mengedukasi bagaimana sampah popok agar tidak sampai mencemari sungai. Yakni dengan memberikan pemahaman jika sebelumnya menggunakan popok sekali pakai maka harus beralih ke popok yang berkali-kali pakai. “Meskipun harganya cukup mahal sekitar Rp 60.000 hingga Rp 150.000,” tuturnya.
Menurutnya permasalahan sampah di Jatim yang paling sulit adalah sampah popok. Pasalnya masih ada mitos yang melekat pada warga. “Jadi ada mitos yang berkembang pada masyarakat, kalau sampah popok dibakar maka akan membuat gatal-gatal pada bayi. Kami juga dibantu perusahaan swasta khususnya perusahaan popok dalam mengedukasi masyarakat dari sisi sosiologinya,” paparnya. (KN01)
Foto : Kasubag Dokumentasi dan Informasi (Dokinfo) Sekertariat DPRD Jatim, Ali Lativi bersama Ketua dan anggota Wartawan Pokja DPRD Jatim saat menerima kunjungan Humas Setwan dan Forum wartawan DPRD Provinsi Bali, Rabu (16/6/2021) siang.