KORAN NUSANTARA
indeks Jatim

Humas Pemerintah Harus Bisa Membuat Agenda Seting Dan Memberikan Informasi Yang Berimbang

Surabaya (KN)- Pejabat Humas pemerintah harus bisa membuat agenda setting, sehingga mampu menyajikan informasi yang menarik dan sesuai kebutuhan, termasuk mengawal isu yang berkembang di masyarakat, agar tidak mengakibatkan keresahan.
Hal ini dikatakan Sekretaris Dirjen Komunikasi dan Informasi Publik Depkominfo RI Drs Ismail Cawidu MSi, pada Pertemuan Bakohumas Regional  “Optimalisasi Peran Humas Pemerintah dalam Pengelolaan Informasi” Indonesia Tengah Tahun 2011 di Garden Palace Hotel Surabaya, Rabu (2/3).
Selain merancang agenda seting, Humas pemerintah juga harus bisa memberikan informasi yang berimbang pada masyarakat, terutama yang menyangkut prihal kebijakan pemerintah. “Yang utama dari peran humas adalah, bagaimana membuat informasi yang seimbang dari berbagai aspek atau sudut pandang, dengan begitu pesan yang ingin disampaikan dapat tersaji lengkap,” kata Ismail Cawidu.
Dia menambahkan, di berbagai lembaga pemerintahan di Indonesia, peran Humas belum berfungsi optimal, karena biasanya lembaga atau instansi belum menganggap bidang ini sebagai bagian strategis, dan hanya cenderung sebagai pelengkap. Padahal, jika dijalankan serius dan profesional, Humas bisa menjadi andalan instansi di lembaga atau pemerintah dalam menyosialisasikan program dan kegiatannya. Sehingga masyarakat punya hak untuk tahu program dan kinerja pemerintah.
“Untuk memfungksikan peran humas secara optimal memang butuh waktu, kerjakeras, dan persamaan visi dari semua pihak, dan itu sangat memungkinkan terjadi jika Humas di instansi dibekali wawasan dan pengetahuan yang cukup,” tuturnya.
Sementara itu, Ketua Panitian Pelaksana Pertemuan Bakohumas Ir Miswan Hadi mengatakan, latar belakang kegiatan ini adalah untuk menyamakan visi, melatih kepekaan, pengelolahan informasi antar Humas. Hal ini mengingat seringkali kebijakan pemerintah tidak tersosialisasi secara baik dan maksimal, sehingga persepsi masyarakat terhadap pemerintah sering salah.
Di sisi lain, informasi media massa cenderung terus memojokkan kinerja pemerintah, sehingga sebagian masyarakat menganggap langkah pemerintah sangat lamban dalam merespon isu atau kasus. “Program yang ditetapkan pemerintah wajib disosialisasikan oleh Humas, termasuk kebijakan yang menyangkut isu yang berkembang di masyarakat, sehingga tidak ada masyarakat yang bingung atau kurang paham,” terangnya.
Untuk pertemuan Bakohumas tahun ini, peserta berasal dari Kalimantan Tengah, Kalimantan Timur, Kalimantan Barat, Kalimantan Selatan, Bali, NTB, Jawa Tengah, Jogjakarta, Jawa Timur dan Pemerintah Pusat.
Gubenur Jawa Timur dalam sambutannya, yang dibacakan Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Drs Soedjono MM mengatakan, dalam keterbukaan informasi publik. Informasi kini menjadi komoditi dan kebutuhan masyarakat, sehingga membawa aplikasi terhadap perandan fungsi kehumasan pemerintah, sebagai media penyebarluasan informasi.
Dengan pola itu, maka tidak bisa dipungkiri timbul kesenjangan, akibat, kesimpangsiuran atas informasi serta perkembangan isu, sehingga antara pemerintah dan masyarakat harus memiliki “frame” dalam membangun misi dan menciptakan suasana yang kondusif, dan konstruktif di tengah-tengah arus globalisasi informasi, baik bidang ideologi, politik, sosial, budaya, dan keamanan.
Pembitaan di media seringkali menimbulkan opini publik, dan masyarakat akan menjadikan informasi di media sebagai bahan untuk diskusi sehari-hari, baik dilingkungan kerja atau kediamannya. Jika informasi salah maka akan merugikan semua pihak.
““Bukan masyarakat saja yang rugi, pemerintah juga akan mendapatkan imbas yang cukup besar. Misalnya ketidak percayaan masyarakat pada kinerja pemerintah, itu sangat berbahaya, karena itu Humas harus menambah wawasan dan kepekaan, sehingga bisa membuat informasi yang  akurat,” tandasnya.(rif)

Related posts

KPP Jatim: Pelayanan Belum Optimal, Pengaduan BPJS Kesehatan Cukup Tinggi

kornus

Pelatihan Pendataan Terpadu Masyarakat, Sasar Warga Menengah ke Bawah

kornus

Komisi IX DPR Minta Dana Percepatan Pembangunan Infrastuktur PPID Rp500 M Dianulir

kornus