Surabaya (KN) – Suasana dengar pendapat antara Komisi C DPRD Surabaya yang membidangi pembangunan dengan Pejabat Dinas PU Bina Marga dan Pematusan Kota Surabaya yang semula berjalan normal, tiba-tiba berubah menjadi panas. Panasnya suasana hearing di Komisi C itu pemicunya Kabid Pematusan Dinas PU Bina Marga dan Pematusan (DPUBMP) Syamsul Hariadi menjawab semaunya saat beberapa anggota dewan menanyakan sulitnya koordinasi dengan yang bersangkutan guna menyampaikan persoalan pembangunan yang ada di lapangan yang ditengarai menjadi penyebab minimnya serapan anggaran.
“Pak Syamsul sulit sekali jika diajak berkoordinasi, berkali – kali dihubungi gak pernah diangkat, di sms gak dijawab,” ujar Wakil Ketua komisi C Buchori Imron
Padahal, menurut Buchori, jika komunikasi terjalin baik persoalan di lapangan bisa terselesaikan dengan baik. Mendengar keluhan Buchori yang disampaikan langsung ke Syamsul Hariadi, Ketua Komisi C Syaifudin Zuhri langusng menimpalinya. “Gak hanya sampeyan, saya telpon juga gak pernah diangkat,” ujarnya singkat.
Menanggapi komentar para anggota dewan soal sulitnya dihubungi via telpon. Syamsul Hariadi yang duduk di samping Kepala Dinas PU Bina Marga dan Pematusan .dengan enteng menjawab, bahwa dirinya malas mengangkat telpon para wakil rakyat tersebut. “Malas aja, kan gak ada aturan dalam kamus jika saya harus mengangkat (telpon) itu,” kata Syamsul dengan santai.
Merespon tanggapan Kabid Pematusan Dinas PU Bina Marga dan Pematusan yang terkesan melecehkan kalangan dewan, anggota Komisi C Habibah naik pitam. Ia meminta Kabid Pematusan Kota tersebut menghargai kalangan dewan.
“Jangan asal kalau menjawab pak. Persoalan yang dihadapi Dinas PU Bina Marga dan Pematusan sangat banyak. Makanya koordinasi dan komunikasi itu diperlukan. Jika gak mampu mundur saja,” tuturnya dengan nada tinggi.
Syamsul meminta maaf jika kalimat yang diucapkan membuat kalangan dewan tak berkenan. Namun, ia menantang kinerjanya siap dievaluasi jika dianggap tak mampu menjalankan tugas dengan baik.
“Jika dinilai tak mampu saya siap dievaluasi. Tapi tak ada dalam kamus saya mundur dari jabatan sampai kapanpun, karena ini amanat,” tegasnya.
Anggota Komisi C Lainnya, Vinsensius Awey usai dengar pendapat dengan Dinas PU bina Marga dan Pematusan menilai, statemen pejabat yang bersangkutan melecehkan dan menganggap rendah kalangan dewan. “Kami tersinggung, kami minta PJ Walikota untuk mengajarkan etika berkomunikasi,” katanya.
Politisi Partai Nasdem ini mengancam, jika statemen yang tak etis kembali terulang saat hearing dengan kalangan dewan, pihaknya akan melaporkan masalah tersebut ke Badan Kehormatan.
“Kita bawa ke BK dan PJ Walikota untuk mempersoalkan yang bersangkutan,” katanya.
Ketua Komisi C Syaifudin Zuhri menambahkan, sikap Syamsul yang mengabaikan telpon dari kalangan dewan tersebut tak pantas sebagai abdi masyarakat. Menurutnya, jika dengan anggota dewan bsia bersikap semaunya, apalagi dengan masyarakat. “Tak selayaknya sebagai abdi masyarakat. Saya minta PJ (Walikota) atau Sekda untuk mengevaluasi keterpurukan Dinas Bina Marga,” tegasnya.
Ia menduga, buruknya kinerja DPUBMP, karena pejabat disekeliling kepala dinas yang ternyata tak mampu menjalankan tugasnya dengan baik. Pasalnya, hingga saat ini, Senin (21/12) serapan anggran di dinas terkait masih sekitar 56 persen. Sedikitnya seratus proyek di bawah tanggung jawab DPUBMP diperkirakan tak selesai hingga akhir tahun ini. “Banyak kegiatan yang tak sesuai dengan jadwal,” ungkapnya.
Pria yang akrab disapa Ipuk ini mengatakan, pihaknya akan kembali memanggil Dinas PU Bina Marga dan Pematusan dan konsultan pengawas guna mengevaluasi buruknya kinerja di tahun 2015 ini. (anto)