Ketua Fraksi PDIP DPRD Jatim, Wara Sundari Renny Pramana.
Surabaya (mediakorannusantara.com) – Tingginya angka kekerasan terhadap anak masih menjadi pekerjaan rumah besar dalam perlindungan anak di Indonesia. Sepanjang 2025, Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Kemen PPPA) mencatat 35.025 perempuan dan anak menjadi korban kekerasan berdasarkan Sistem Informasi Online Perlindungan Perempuan dan Anak (SIMFONI PPA).
Di Jawa Timur, persoalan serupa juga belum menunjukkan perbaikan yang signifikan. Berdasarkan laporan SIMFONI PPA 2025, Jatim mencatat kekerasan perempuan dan anak mencapai 2.758 kasus. Dari data itu khusus kekerasan kepada anak mencapai 750 kasus, tertinggi ke dua secara nasional setelah Jawa Barat. Kondisi tersebut menjadi sorotan pada peringatan Hari Anak Nasional (HAN) 2026 yang mengusung tema “Sayang Anak, Lindungi dan Bangun Masa Depan.”
Ketua Fraksi PDI Perjuangan (F-PDIP) DPRD Jawa Timur, Wara Sundari Renny Pramana, menilai tingginya angka kekerasan tersebut harus menjadi alarm bagi seluruh pemangku kepentingan. Menurutnya, Hari Anak Nasional semestinya tidak berhenti sebagai agenda seremonial tahunan, melainkan menjadi momentum mengevaluasi efektivitas sistem perlindungan anak.
“Data itu menunjukkan bahwa perlindungan anak masih menjadi pekerjaan rumah bersama. Negara harus hadir memastikan setiap anak memperoleh hak hidup, tumbuh, berkembang, dan terlindungi dari segala bentuk kekerasan,” ungkap perempuan yang akrab disapa Bunda Renny, Kamis (23/7/2026).
Menurut perempuan yang juga Bendahara DPD PDI Perjuangan Jatim tersebut, persoalan kekerasan terhadap anak tidak bisa diselesaikan hanya melalui pendekatan hukum. Pencegahan harus dimulai dari lingkungan keluarga, diperkuat oleh sekolah, masyarakat, hingga pemerintah daerah melalui kebijakan yang berpihak kepada anak.
Bunda Renny menilai pola pengasuhan yang sehat, penguatan pendidikan karakter, serta meningkatnya pengawasan terhadap aktivitas anak di ruang digital menjadi kebutuhan yang tidak bisa ditunda.
“Perkembangan teknologi, menghadirkan tantangan baru berupa perundungan siber, eksploitasi seksual daring, hingga paparan konten yang tidak sesuai usia anak,” ujarnya.
Selain persoalan kekerasan, Bunda Renny mengingatkan bahwa pembangunan anak juga masih menghadapi tantangan lain, mulai dari anak tidak sekolah, pemenuhan gizi, kesehatan mental, hingga perlindungan sosial bagi anak-anak dari keluarga rentan.
Termasuk lanjutnya masih banyak kasus bullying anak di Jatim. Yang ironis banyak terjadi di lembaga Sekolah. Data Lembaga Perlindungan Anak (LPA) dan Dinas PPA Jatim, dari total aduan kekerasan anak di lingkungan pendidikan, sekitar 37%–37,5% di antaranya merupakan kasus perundungan (bullying), baik berupa perundungan fisik, verbal, maupun cyberbullying.
Menurut bunda Renny, investasi terbaik pemerintah bukan hanya membangun infrastruktur fisik, tetapi memastikan anak-anak memperoleh lingkungan yang aman dan kesempatan berkembang secara optimal.
“Kalau kita ingin mewujudkan Indonesia Emas 2045, fondasinya harus dimulai dari anak-anak hari ini. Setiap kebijakan daerah harus menempatkan kepentingan terbaik anak sebagai prioritas pembangunan,” jelasnya.
Politisi senior asal Kediri itu mengatakan DPRD Jawa Timur akan terus mendorong penguatan kebijakan melalui fungsi legislasi, penganggaran, dan pengawasan agar program perlindungan anak berjalan lebih efektif.
Penguatan layanan Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak (UPTD PPA), edukasi pengasuhan keluarga, serta kolaborasi lintas sektor dinilai menjadi langkah yang perlu diprioritaskan.
“Hari Anak Nasional harus menjadi pengingat bahwa tidak boleh ada satu pun anak kehilangan masa depannya akibat kekerasan, pengabaian, ataupun ketidakmampuan negara menghadirkan perlindungan yang memadai,” pungkas Bunda Renny. (KN01)