Sekjen DPP Partai Demokrat, Herman Khaeron, didampingi Ketua DPD Partai Demokrat Jatim Emil Elestianto dan Bendahara DPD Partai Demokrat Jatim dr. Agung Mulyono saat memberikan keterangan pers disela Retreat Partai Demokrat Jawa Timur 2026 di Shangri-La Hotel Surabaya, Sabtu (31/1/2026).
Surabaya (mediakorannusantara.com) – Partai Demokrat terus mematangkan langkah strategis menghadapi dinamika politik nasional dan daerah menuju 2029. Hal itu tercermin dalam Retret Partai Demokrat Jawa Timur 2026 yang digelar di Shangri-La Hotel Surabaya, Sabtu (31/1/2026). Kegiatan ini menjadi ruang konsolidasi sekaligus penajaman arah perjuangan partai, baik secara struktural maupun ideologis.
Disela menghadiri retret Demokrat Jatim di Surabaya, Sekretaris Jenderal Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai Demokrat, Herman Khaeron, menegaskan bahwa retret tersebut merupakan gagasan langsung Ketua Majelis Tinggi Partai Demokrat, Susilo Bambang Yudhoyono (SBY). Meski SBY dan Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) berhalangan hadir, arahan strategis tetap disampaikan dan menjadi pegangan utama seluruh struktur partai di Jawa Timur.
“Retret ini adalah bentuk penajaman terhadap langkah-langkah strategis untuk wilayah-wilayah tertentu. Tidak semua wilayah memang, tetapi fokus pada daerah yang memiliki kepentingan strategis ke depan,” ujar Herman Khaeron di hadapan peserta retret.
Ia menjelaskan, Ketua Umum Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) tidak dapat menghadiri kegiatan tersebut karena menghadiri peringatan Hari Lahir Nahdlatul Ulama (Harlah NU) di Jakarta. Meski demikian, berbagai direktif penting dari Ketua Umum telah disampaikan dan diwakilkan kepadanya sebagai Sekjen.
Lebih lanjut, Herman Khaeron menekankan bahwa Partai Demokrat ke depan tidak boleh sekadar menjadi peserta kontestasi elektoral, melainkan harus tampil sebagai lokomotif solusi atas berbagai persoalan masyarakat. Fungsi sosial partai, menurutnya, harus diperkuat agar kehadiran Demokrat benar-benar dirasakan oleh rakyat.
“Demokrat harus menjadi bagian dari solusi problematika masyarakat. Itulah yang terus ditekankan. Peran dan fungsi kita harus semakin nyata,” katanya.
Selain penguatan peran ke luar, retret juga diarahkan untuk memperkokoh konsolidasi internal. Herman menegaskan bahwa perjuangan politik Demokrat hanya bisa berjalan efektif jika ditopang oleh loyalitas, soliditas, dan solidaritas seluruh kader.
“Perjuangan ini harus dijalankan secara loyal dan solid. Kita bangun solidaritas agar pergerakan struktural menjadi masif dan benar-benar menguatkan partai ke depan,” ujarnya.
Dalam konteks Jawa Timur, Herman mengapresiasi pemaparan roadmap dan perencanaan jangka panjang yang disampaikan oleh Ketua DPD Partai Demokrat Jatim Emil Elestianto Dardak dalam pembukaan retret. Seluruh strategi tersebut, kata dia, bermuara pada satu tujuan besar, yakni mengembalikan kejayaan Partai Demokrat pada Pemilu 2029.
“Berjaya kembali itu artinya kita naik peringkat, mendapatkan lebih banyak kursi, dan pada akhirnya semakin kuat menjalankan peran dan fungsi Demokrat untuk rakyat,” tegasnya.
Salah satu penekanan penting dalam retret tersebut adalah penguatan struktur hingga ke level paling bawah. Herman menyebut, Partai Demokrat akan memberikan kewenangan dan pendelegasian yang lebih besar kepada Dewan Pimpinan Anak Cabang (DPAC), yang selama ini kerap hanya menjadi objek dalam struktur partai.
“DPAC ini ada di tingkat kecamatan, di bawahnya ada ranting, bahkan menurut AD/ART harus sampai anak ranting. Mereka inilah ujung tombak partai. Karena itu, harus diperankan secara maksimal,” jelasnya.
Ia menegaskan bahwa tidak seluruh strategi internal dapat dibuka ke publik. Namun, Herman optimistis jika penguatan struktur ini berjalan, maka fungsi kemasyarakatan Partai Demokrat sebagai bagian dari solusi bagi rakyat akan semakin terasa.
Dalam kesempatan tersebut, Herman juga menyinggung sikap politik Demokrat terkait wacana dan dinamika perubahan regulasi Pemilu dan Pilkada. Ia menegaskan bahwa Partai Demokrat akan sebaris dan sejalan dengan Presiden Prabowo Subianto.
“Undang-Undang Dasar 1945 mengamanatkan mekanisme Pilkada dijalankan melalui undang-undang. Demokrat sebagai partai pendukung pemerintahan Pak Prabowo tentu harus sejalan,” ujarnya.
Meski demikian, Herman menekankan bahwa seluruh proses tetap harus melibatkan partisipasi publik secara bermakna. Menurutnya, pembahasan regulasi Pemilu dan Pilkada masih panjang dan dinamis, baik di tingkat pemerintah maupun DPR.
“Pilkadanya masih jauh, Kita tunggu prosesnya. Yang penting, Demokrat berkomitmen mendukung kebijakan Presiden Prabowo dan memastikan partisipasi publik tetap menjadi syarat utama,” tegasnya.
Terkait sistem Pemilu, Herman menyebut Partai Demokrat tidak ingin mengalami kemunduran demokrasi. Namun, evaluasi tetap diperlukan untuk mencari sistem yang lebih efektif dan efisien, termasuk dalam menekan biaya politik yang tinggi.
“Kita ingin demokrasi tetap terbuka, tetapi cost politik juga harus ditekan agar kerja-kerja politik fokus untuk kepentingan rakyat,” ujarnya.
Ia membuka kemungkinan adanya berbagai opsi, mulai dari sistem terbuka, tertutup, hingga sistem terbuka terbatas. Seluruh opsi tersebut, menurutnya, akan dibahas secara mendalam dan dinamis sesuai mekanisme konstitusional.
Herman Khaeron juga menegaskan bahwa Partai Demokrat adalah partai terbuka dan inklusif. Siapa pun memiliki peluang untuk bergabung dan berkompetisi, termasuk dalam pencalonan legislatif, selama memenuhi parameter utama, yakni kerja nyata untuk rakyat.
“Kami membuka ruang seluas-luasnya. Namun yang paling utama adalah kontribusi nyata kepada masyarakat. Itulah ukuran utama bagi siapa pun yang ingin menjadi caleg Demokrat ke depan,” pungkasnya.(KN01)