Surabaya (mediakorannusantara.com) – DPRD Jawa Timur mendorong Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jatim agar memaksa minimarket atau supermarket menggunakan produk Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) yang ada di masing-masing wilayah.
Langkah itu diharapkannya dapat mengantisipasi ancaman resesi global yang diprediksi bakal terjadi pada tahun 2023 mendatang.
Anggota Komisi B DPRD Jawa Timur, Agus Dono Wibawanto menegaskan, Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Indonesia sangat tergantung dengan UMKM. Bahkan, hampir 58 persen PDRB Indonesia berasal dari UMKM.
“Artinya apa? artinya pemerintah – masyarakat itu berhutang budi kepada UMKM. Tetapi kenyataan, prinsipalnya, sampai saat ini UMKM belum bisa langsung menerima dana-dana, terutama dana hibah,” kata Agus Dono, Sabtu (21/10/2022).
Menurut dia, selama ini yang menjadi kendala dari pelaku UMKM adalah soal modal pendanaan. Jika pelaku UMKM membutuhkan dana untuk modal kerja maupun pemasaran, mereka justru akan dialihkan ke perbankan, Kredit Usaha Rakyat hingga Lembaga Pengelola Dana Bergulir (LPDB).
“Terus terang ada dana-dana murah yang berbunga 3 sampai 6 persen. Cuma masalahnya adalah untuk mendorong kinerja mereka bisa, tetapi soal output penyerapannya ini kadang membuat mereka (UMKM) kalang kabut, utama sistem pemasaran,” papar dia.
Agus Dono berpendapat, jika pemerintah saat ini hanya membantu UMKM yang bersifat administrasi. Seperti misalnya berkaitan dengan izin PIRT, Halal dan BPOM. “Tapi jumlahnya sangat terbatas itu,” tambahnya.
Oleh sebab itu, Agus Dono mengaku, di Malang Raya sendiri pihaknya telah mengakomodasi semua UMKM untuk disatukan dalam sebuah koperasi. Dalam kurun dua bulan ini telah terbentuk dua koperasi di Malang Raya dan sudah menampung hampir 400-500 UMKM.
“Terus terang nanti pada waktunya kami akan berkoordinasi dengan pemerintah provinsi maupun pemerintah pusat. Pemprov ada Dana Bergulir (Dagulir),” kata politisi asal Malang, Jawa Timur tersebut.
Agus Dono menilai, kelemahan dari UMKM sendiri adalah ketika mereka ke perbankan diminta jaminan pasti akan kesulitan. Oleh sebabnya, jika pelaku UMKM ini bergabung dalam satu koperasi tentu ini dinilainya menjadi solusi terhadap permodalan.
“Banyak dana-dana, seperti LPDB, dana KUR yang ada di Jakarta dan luar biasa besarnya. Tapi masalahnya, mereka tidak akan bisa langsung memberikan dana itu kepada UMKM. Pasti ada syarat-syarat yang luar biasa, apalagi dana hibah,” paparnya.
Maka dari itu, anggota Fraksi Partai Demokrat itu mendorong Pemprov Jatim maupun pemerintah pusat agar berani mengambil sikap politik yang tegas. Apalagi, Presiden Joko Widodo telah mengimbau agar APBD-APBN dibelanjakan di dalam program-program UMKM.
“Tapi faktanya di lapangan kan belum maksimal, belum lagi di tingkat 2 (provinsi). Harusnya mereka memaksa kepada minimarket, supermarket yang ada di wilayah masing-masing untuk memaksimalkan produk-produk dari UMKM,” pintanya.
Meski begitu, Agus Dono mengaku jika produk dari pelaku UMKM yang ada di supermarket atau minimarket rata-rata proses pembayarannya lama. Hal itu dinilainya justru yang membuat pelaku UMKM kelabakan.
“Rata-rata mereka kelemahannya akan membayar mundurnya terlalu panjang dan itu membikin UMKM kita kelabakan. Karena mereka (UMKM) minim dana operasional,” jelasnya.
Persoalan inilah yang dinilai Agus Dono harus dipahami betul oleh pemerintah. Meski sekarang ini, Pemprov Jawa Timur telah mendorong pelaku UMKM melalui subsidi 3 persen.
“Untuk itu saya ingin juga pemerintah pusat melakukan itu. Kalau itu dilakukan, saya pikir keinginan pemerintah pusat untuk menjamin kelangsungan produk-produk lokal untuk bisa membanjiri lingkungan lokal itu pasti akan terjadi, manakala mereka (UMKM) benar-benar diperhatikan,” tandasnya. (KN01)
Foto : Anggota Komisi B DPRD Jawa Timur, Agus Dono Wibawanto.