JAKARTA — mediakorannusantara.com, Tokoh muda Nahdlatul Ulama (NU) Khalilur Abdullah Sahlawiy atau Gus Lilur mendorong penyusunan kepengurusan Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) masa khidmah 2026–2031 dilakukan berdasarkan profesionalisme dan meritokrasi, bukan prasangka politik.
Menurut dia, penilaian terhadap figur yang akan masuk kepengurusan PBNU seharusnya didasarkan pada rekam jejak, kapasitas manajerial, dan integritas, bukan stigma masa lalu maupun afiliasi politik.
“Penyusunan kepengurusan PBNU harus bertumpu pada indikator profesionalisme dan meritokrasi. Sangat tidak rasional apabila dinamika internal dikerdilkan oleh prasangka politik sempit,” kata Gus Lilur dalam keterangannya di Jakarta, Kamis.
Ia menyatakan mendukung Ketua Umum PBNU terpilih KH Abdul Hakim Mahfudz atau Gus Kikin untuk menyusun kepengurusan secara profesional, egaliter, dan representatif secara nasional.
“NU adalah entitas multisektoral yang membutuhkan kapasitas kepemimpinan yang adaptif dan teruji,” ujarnya.
Menanggapi munculnya nama Lukman Edy dalam bursa Sekretaris Jenderal PBNU, Gus Lilur mengatakan penilaian terhadap figur tersebut semestinya didasarkan pada rekam jejak dan kapasitasnya.
Menurut dia, narasi yang mengaitkan masuknya figur tertentu dalam kepengurusan PBNU dengan “PKB Come Back” merupakan penyederhanaan terhadap dinamika penyusunan kepengurusan organisasi.
Ia mengatakan figur yang memiliki pengalaman kepemimpinan, termasuk pernah menjadi menteri maupun sekretaris jenderal organisasi, dapat dipertimbangkan berdasarkan kapasitasnya.
“Sinergi antara ketua umum dan jajarannya harus dinilai dari efektivitas kerja serta komitmen terhadap khittah NU, bukan dari asumsi subjektif,” katanya.
Selain profesionalisme, Gus Lilur menilai kepengurusan PBNU perlu mencerminkan keterwakilan kader dari berbagai wilayah Indonesia.
Menurut dia, kontribusi Jawa Timur terhadap NU secara historis sangat besar, tetapi struktur PBNU sebagai organisasi tingkat nasional juga perlu mengakomodasi kader dari wilayah lain.
“Distribusi kepemimpinan strategis wajib mengakomodasi kader-kader terbaik dari Sumatra, Kalimantan, Sulawesi, Nusa Tenggara, Papua, hingga wilayah lainnya,” ujarnya.
Ia menilai keterwakilan berbagai wilayah dapat memperkuat legitimasi dan konsolidasi PBNU secara nasional.
Gus Kikin ditetapkan sebagai Ketua Umum PBNU masa khidmah 2026–2031 dalam Muktamar Ke-35 NU di Jombang, Jawa Timur, Senin (31/8).
Gus Kikin mulai mempersiapkan susunan kepengurusan baru PBNU setelah menjalani aktivitas perdana sebagai ketua umum terpilih di Kantor PBNU, Jakarta, Jumat (4/9).
( wa/an)