Surabaya (KN) – Wakil Gubernur Jatim, H Saifullah Yusuf mengusulkan pembangunan rumah susun bagi nelayan kepada Menko Kemaritiman Kabinet Kerja, Indroyono Soesilo. Usulan itu disampaikannya saat menerima Indroyono di Kantor Gubernur Jatim, Jumat (14/11/2014).Menurut Gus Ipul sapaan akrab Wagub Jatim melalui siaran pers Humas Setdaprov, kantong kemiskinan ada empat kelompok masyarakat, yaitu petani, buruh, pengangguran dan nelayan. Di Jatim ada pesisir utara dan pesisir selatan yang karakteristiknya berbeda-beda. Namun, ada kesamaan dimana kampung-kampung nelayan umumnya kumuh, dan akses terhadap air bersih kurang, termasuk jamban keluarga.
“Saya mengusulkan Pemprov Jatim dan Pemerintah Pusat bersama-sama membangun ikon model-model baru yaitu perumahan nelayan tingkat/rusun, sehingga masyarakat nelayan merasakan adanya perubahan kesejahteraan lebih baik setelah ada Menko Kemaritiman,” ujarnya.
Menurutnya, Kementrian Kemaritiman bisa menjadi ikon di era pemerintah sekarang yang fokus pada kemaritiman, yang tidak pernah ada pada pemerintahan sebelumnya. Poros maritim sekarang mendunia setelah Presiden Jokowi bertemu dengan beberapa pemimpin negara besar di Beijing beberapa waktu lalu.
Menanggapi usulan Gus Ipul tentang pembangunan rusun untuk nelayan, Menko Kemaritiman menyambut baik. “Insya Allah akan membangun kampung nelayan bersama Menpera. Biasanya anggaran Menpera mempunyai target membangun sekian ratus ribu rumah, tapi yang belum tersedia adalah tanahnya. Jadi kalau sudah ada lokasi/lahan perumahan tolong segera usulkan, kami akan mendukung tapi dengan catatan untuk nelayan,” tegasnya.
Kementrian kemaritiman juga mendorong Pariwisata karena setiap tahun 1500 yacht/ kapal wisata berkunjung, tapi proses ijin masuk masih tiga minggu sampai satu bulan. Desember nanti sudah disepakati proses ijin kapal masuk paling lambat satu hari, sehingga kapal-kapal wisata bisa langsung masuk. Dengan demikian daerah-daerah bisa saling berkompetisi untuk promosi wisata daerah masing-masing. Karena kalau kapal Yacht mendarat, wisatawan mancanegara akan bermalam di hotel setempat, sehingga masyarakat bisa menyerap devisa langsung, baik dari kegiatan budaya, souvenir, kuliner, dan sebagainya.
Menko Kemaritiman menyarankan, untuk pembahasan lebih lanjut baik mengenai perumahan nelayan, pemberian kredit nelayan, pariwisata bahari, dan lain-lain tidak perlu ke Jakarta. Rapat jarak jauh cukup melalui teleconference, bisa lebih hemat. (yo)