Lumajang (KN) – Gubernur Jawa Timur Dr. H. Soekarwo menekankan pentingnya Bupati dan Wakil Bupati Lumajang untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat Lumajang. Salah satu cara yang dapat dilakukan yakni mengembangkan pertanian di Kabupaten Lumajang.Hal tersebut disampaikan Gubernur Soekarwo saat Pengukuhan Sumpah dan Pelantikan Bupati Lumajang Dr. H. Sjahrazad Masdar, MA dan Wakil Bupati Lumajang Drs. As’at Malik, M.Ag Masa Jabatan Tahun 2013-2018 di Pendopo Kabupaten Lumajang, Senin (26/8/2013).
Meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui bidang pertanian merupakan hal yang penting. Lumajang merupakan salah satu Kabupaten di Jatim yang dikenal sebagai lumbung pangan dan mampu menyuplai beras untuk daerah lain. Pertanian merupakan salah satu dari tiga sektor unggulan Kabupaten Lumajang dan menyumbangkan persentase terbesar bagi PDRB Kabupaten Lumajang. Sektor pertanian menyumbang sebanyak 33,60 persen pada tahun 2011, sedangkan tahun 2012 menyumbang PDRB Kab. Lumajang sebanyak 33,77 persen.
Selain mampu menyumbangkan persentase yang besar bagi PDRB, sektor pertanian juga mampu menyerap tenaga kerja di Kabupaten Lumajang. Total penduduk yang bekerja di Kabupaten Lumajang mencapai 496.032 orang, sedangkan angkatan kerja di sektor pertanian mencapai 248.637 orang atau sekitar 50,13 persen.
“Ini menandakan bahwa sektor pertanian memiliki potensi yang cukup besar bagi Kabupaten Lumajang. Jadi kalau ingin meningkatkan kesejahteraan masyarakat, yang paling signifikan yakni melalui sektor pertanian,” ujar Pakde Karwo sapaan akrab Gubernur Jatim Soekarwo.
Dalam kesempatan itu Gubernur menuturkan, Jawa Timur itu memiliki budaya demokrasi yang baik melalui musyawarah mufakat. Kultur Jatim itu musyawarah mufakat, bukan budaya tanding. Salah satu penerapannya yakni dengan dilakukannya komunikasi dan koordinasi yang baik dengan para stakeholder.
Menurutnya, dengan terjalinnya komunikasi yang baik, maka dapat mewujudkan suasana aman dan nyaman di Kabupaten Lumajang. Bupati dan Wakil Bupati juga diharapkan bisa menjalin komunikasi yang baik dan rukun. Sehingga bupati dan wakil bupati dapat membangun dan mewujudkan masyarakat yang lebih sejahtera.
“Tidak bisa membangun kalau tidak aman dan nyaman, dan tidak ada kesejahteraan jika tidak membangun. Tidak mungkin kabupaten ini tumbuh, jika tidak ada rukun antara bupati dan wabupnya. Untuk itu, perlu mewujudkan suasana aman, nyaman, dan rukun,” ujarnya.
Ia mengingatkan agar bupati dan wakil bupati yang baru saja dilantik menaati betul soal pengelolaan keuangan daerah. Presiden RI selaku pemegang kekuasan pengelolaan keuangan negara, pada pasal 6 ayat 1 dan pasal 7 ayat 1 UU No. 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara, menyerahkan sebagian kekuasaannya kepada Gubernur, Bupati, dan Walikota yang memiliki otoritas dan tanggung jawab atas pengelolaan keuangan daerah.
“Artinya otorisator keuangan di kabupaten ini adalah Bupati, yang diatur dalam konstitusi dan UU kita. Wakil bupati membantu bupati dalam rangka mengatur keuangan daerah, namun tanggung jawab pengaturan keuangan daerah dan pengambil keputusan adalah bupati, ” tegasnya. (yo)
Foto : Gubernur jatim, Soekarwo menyampaikan sambutan