Surabaya (KN) – Kondisi aman dan nyaman di Provinsi Jawa Timur berpengaruh terhadap kawasan Indonesia Timur, terutama dalam bidang pembangunan dan perdagangan. Hal ini dikarenakan posisi Jatim yang sangat strategis yakni di tengah-tengah arus distribusi barang dan jasa (center of grafity) dan merupakan hub perdagangan Indonesia Timur. Demikian disampaikan Gubernur Jatim, Dr. H. Soekarwo saat memberikan paparan dalam Silaturahmi Forpimda Provinsi dengan Tiga Pilar Plus di Wilayah Besuki di Cempaka Hill Hotel Jember, Jum’at (14/10/2016).Pakde Karwo, sapaan akrab Gubernur Jatim Soekarwo menyampaikan bahwa stabilitas keamanan terhadap distribusi barang di Jatim sangat penting. Karena, barang-barang produksi Jatim ditunggu kurang lebih 120 juta penduduk di luar Jatim. Tanpa adanya situasi aman, nyaman dan kondusif, maka kecil kemungkinan terjadinya pertumbuhan ekonomi yang kemudian berdampak pada peningkatan kesejahteraan masyarakat.
Situasi aman dan kondusif ini juga diperlukan karena kontribusi Jatim terhadap pertumbuhan ekonomi nasional cukup besar. Pada semester I Tahun 2016, PDRB Jatim tercatat sebesar 903,01 triliun rupiah, dengan growth sebesar 5,5 persen dibanding PDB nasional sebesar 6.026,60 triliun rupiah dengan growth sebesar 5,04 persen, sehingga PDRB Jatim menyumbang PDB nasional sebesar 14,98 persen.
“Untuk menciptakan kondisi aman dan nyaman ini harus dimulai dari tingkat pedesaan melalui sinergi tiga pliar plus, yakni Babinkamtibmas, Babinsa, Kepala Desa ditambah dengan tokoh agama dan tokoh masyarakat. Kita tidak bisa membangun kalau tidak aman dan nyaman. Negara tidak bisa sejahtera kalau tidak aman. Para perangkat pemerintah harus menyamakan frekuensi dalam mengambil keputuan. Ini suatu keputusan penting bahwa tiga pilar ini merupakan orang-orang yang sangat bertanggungjawab terhadap kesejahteraan masyarakat lewat keamanan Mereka ujung tombak yang luar biasa. Tiga pilar ini untuk jatim makin mandiri dan sejahtera,” ujar Pakde Karwo.
Menurutnya, salah satu cara membangun kemanan dan memelihara situasi kondusif di pedesaan yakni melalui musyawarah mufakat. Yakni melalui pendekatan partisipatoris dengan mengajak masyarakat dan tokoh agama untuk merumuskan dan membicarakan suatu permasalahan atau rembug warga.
“Jangan mengambil keputusan di pedesaan dengan mengambil suara terbanyak. Yang baik dan bermanfaat yang memimpin keputusan itu. Liberalisasi berbahaya terhadap semua aspek kehidupan, maka pimpinan desa harus menjaga musyawarah mufakat ini,” pesannya.
Ia menambahkan, ada tiga kultur di Jatim, yakni kultur budaya arek, kultur budaya Madura dan kultur budaya Mataraman. Kultur budaya arek di Jatim sebanyak 20 persen dengan tokoh panutan tokoh masyarakat, tokoh agama dan kaum intelektual, sedangkan budaya Madura sebanyak 30 persen dengan tokoh panutan kyai, ulama, tokoh agama, tokoh masyarakat. Serta budaya Mataraman sebanyak 50 persen dengan tokoh panutan birokrasi, tokoh masyarakat dan tokoh agama.
Pentingnya situasi aman dan kondusif ini, lanjutnya, karena Jatim merupakan lumbung pangan nasional. Menurut data, beras di Jatim surplus 4,49 juta ton dan jagung 3,4 juta ton.
Ia juga mengingatkan para pemangku kepentingan di pedesaan bahwa kinerja ekonomi menunjukkan sebanyak 35,66 persen penduduk di Jatim adalah petani, sedangkan kontribusi terhadap PDRB dari sektor pertanian masih 14,22 persen, sehingga menyebabkan potensi urbanisasi dari pedesaan.
“Maka strategi untuk kesejahteraan yakni jangan jualan hasil produk pertanian dari sawah. Harus diproses menjadi industri pasca panen. Jangan menjual gabah kering panen tapi harus jadi beras. Ini harus diperhatikan oleh babinsa, babinkamtibmas dan kepala desa. Bila tidak urbanisasi besar-besaran akan terjadi. Tahun depan diharapkan Jatim surplus 110 triliun rupiah. Surplus ini dipengaruhi mulai dari bawah yakni tiga pilar plus ditambah bupati, walikota,” katanya.
Pakde Karwo juga mengingatkan tentang implementasi Nawacita di Jatim, yakni menghadirkan kembali negara untuk melindungi bangsa dan memberikan rasa aman pada seluruh warga negara.
“Faktor eksternal nyaman dan aman itu kalau hubungan antara kepala daerah dan politisi bagus. Sinergi antara DPRD, Pemerintahan Daerah, TNI/Polri dengan dibantu tokoh agama dan tokoh masyarakat. Pemerintahan daerah dan DPRD harus kompak. Kalau aman dan nyaman, pertumbuhan ekonomi Jatim bisa mencapai 5,7 persen. Tolong pertahankan aman dan nyaman Jatim,” ungkapnya.
Sementara itu, Kapolda Jatim, Irjen Pol. Drs. Anton Setiadji, SH, MH mengatakan, tiga pilar yakni Babinkamtibmas, Babinsa dan Kepala Desa, ditambah dengan tokoh masyarakat adalah ujung tombak di masyarakat, sehingga disebut Tiga Pilar Plus.
Tiga pilar plus ini menjadi icon kekuatan Jatim. Tiga pilar ini harus mmapu menyelesaikan permasalahan di tingkat desa, sehingga permasalahan tidak melebar hingga ke tingkat atas. Jatim tidak akan pernah lepas dari ancaman terorisme, jadi babinkamtibmas, babinsa dan kepala desa harus waspada mulai dari adanya warga baru.
“Tiga pilar tidak akan bisa menyelesaikan masalah tanpa tokoh masyarakat, maka semua harus bisa bersinergi. Acara ini dimulai dari wilayah Besuki, dan selanjutnya akan diadakan per karisedanan. Karena babinkamtibmas, babinsa dan kepala desa adalah lapisan depan kita,” ujarnya.
Sebelumnya, Kasdam V Brawijaya Brigjen TNI Rahmat Pribadi mengingatkan kepada para Babinsa untuk mengingat kembali tugas pokok TNI, dalam hal ini tugas operasi militer selain perang, diantaranya membantu pemerintah daerah dalam rehabilitasi Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) dan membantu polri dalam menjaga kamtibmas. Ia juga mengingatkan pentingnya menjaga sinergi tiga pilar sehingga solid lahir batin. Bila tiga pilar berjalan dengan baik, deteksi dini terhadap masalah terorisme, narkoba, investasi ilegal dan aliran sesat akan bisa diantisipasi. (hms)