Pasuruan (KN)- Suasana liberalisasi yang bergejolak di era global membuat iklim ekonomi hanya dikuasai orang yang mempunyai power (sumber kekuatan). Mereka hanya ingin dapat memenuhi keinginanya saja, padahal belum tentu membutuhkan. Sedangkan orang yang membutuhkan belum tentu dapat memenuhinya karena tidak mempunyai power. Keadaan inilah yang membuat masyarakat miskin yang terpinggirkan semakin terpuruk dan tidak berdaya.
“Untuk itu waspadai liberalisasi yang akan meminggirkan masyarakat miskin dengan cara melestarikan gotong royong,” ujar Gubernur Jawa Timur Soekarwo yang akrab dengan sapaan Pakde Karwo ini ketika membuka Puncak Peringatan Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat (BBGRM) ke VIII dan Hari Kesatuan Gerak (HKG) PKK ke 39 di GOR Untung Suropati Kota Pasuruan, Selasa (26/4).
Dengan suasana yang sedemikian itu, Pemprov Jatim mempunyai program prioritas yang bertujuan untuk lebih memberdayakan masyakat terpinggirkan dengan mengajak agar mereka yang mempunyai kekuatan untuk membantu masyarakat yang tidak berdaya.
“Program ini telah dimasyarakatkan sejak pemerintahan Bung Karno dan Bung Hatta yang mengutamakan sikap gotong royong agar rasa kesatuan dan persatuan terus terjaga,” ungka Pakde Karwo.
Oleh karena budaya masyarakat lama yang telah mendarah daging dan dapat dirasakan manfaatnya seperti selalu bergotong royong dan saling membantu tidak perlu untuk dihapus atau dihilangkan dengan mengganti budaya baru sejalan dengan kemajuan jaman, yang belum tentu bermanfaat bagi kehidupan masyarakat banyak.
Lebih lanjut Pakde Karwo menyatakan sikap gotong royong ini telah dilakukan oleh Pemprov Jatim dengan memberikan bantuan langsung kepada 493.004 RTSM (Rumah Tangga Sangat Miskin) sesuai dengan kebutuhan dan keadaannya. Sebanyak 8.900 RT diantaranya dalam keadaan jompo dan cacat diberikan bantuan berupa beras dan uang sebesar Rp 150 ribu/bulan/RT, sedangkan masyarakat sangat miskin yang masih produktif diberikan bantuan langsung berupa paket produksi sesuai dengan keahlian dan kebutuhannya, misalnya bibit pertanian, perkebunan, perikanan dan kelautan ataupun barang dagangan yang masing-masing keluarga sebesar Rp. 2,5 juta.
“Negara yang kuat adalah negara yang selalu memperhatikan dan mengurus warganya yang mengalami kesulitan, terutama bagi warga yang mempunyai usaha kecil. Oleh karena itu saya berpesan kepada seluruh Kepala Daerah janganlah seenaknya menggusur Pedagang Kaki Lima (PKL) tanpa memberikan solusi, harus ada penataan usaha bagi mereka. Demikian pula masyarakat yang hidup di stren kali hendaknya diberikan jalan keluar dengan cara membangun rumah bagi yang tergusur,”pesan Gubernur Soekarwo.
Peringatan BBGRM selalu diikuti dengan peringatan HKG PKK. Menurut Pakde Karwo, hanya perempuanlah yang bekerja selalu dengan perasaan dan hati. Gotong Royong diimplementasikan dengan pelaksanaan program PKK yang selalu bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, baik dibidang pendidikan, kesehatan, kebersihan lingkungan maupun pemberdayaan ekonomi.
“Saya berterima kasih kepada para Kader PKK yang bekerja dengan perasaan dan hati tanpa mengharapkan imbalan. Cara kerjanya selalu bergotong royong dengan cara mendampingi secara orang perorang, atau mereka yang memerlukan, misalnya balita gizi buruk, para lansia maupun memberikan pendampingan kepada Koperasi Wanita agar para perempuan lebih berdaya dan mempunyai nilai tawar dalam keluarga,” katanya.(said)
Foto : Gubernur Jatim Soekarwo