Surabaya (KN) – Gubernur Jawa Timur Soekarwo mengatakan, program pembangunan Pemerintah Provinsi Jatim seperti Program Keluarga Berencana (KB) dan renovasi rumah masyarakat miskin tidak bisa berjalan tanpa bantuan TNI dan Polri.“Dengan bantuan dua institusi ini, maka keamanan Jatim bisa terjamin, masyarakat tenang dan investor mau menanamkan modalnya,” kata Gubernur Soekarwo saat Jamuan Makan Malam dengan Kepala Staf Angkatan Darat (KSAD) Jenderal TNI Pramono Edhi Wibowo, di Gedung Istana Grahadi Surabaya, Rabu (16/2).
Kerjasama antara Muspida Jatim, Polri, dan TNI, membuahkan hasil positif untuk perkembangan ekonomi Jatim dan Indonesia secara umum. Jika keamanan Jatim terganggu maka akan berpengaruh langsung di tingkat nasional.
Sebab wilayah seperti Bali, Kalimantan, Sumatera, mengandalkan kiriman barang kebutuhan pokok dari Jatim. “Faktor keamanan adalah faktor utama pembangunan, jika pemerintahnya bisa menjamin keamanan maka perekonomian akan lancar, dan masyarakat bisa langsung merasakan dampaknya,” terangnya.
Sementara KSAD, Jenderal TNI Pramono Edhi Wibowo, mengaku terkejut karena baru pertama kali menghadiri acara resmi yang diadakan Kepala Daerah tapi melibatkan Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM). “Saya sering diundang menghadiri acara resmi seperti ini tapi beru sekali ini ada yang mengundang BEM di dalamnya,” kata KSAD.
Mengapa baru kali ini ia baru berkunjung ke Jatim, KSAD mengaku untuk awal kepemimpinannya ia fokus meninjau batas wilayah terluar NKRI, karena di wilayah tersebut merupakan cermin keamanan bangsa. ”Wilayah terluar negara sangat rawan konflik makanya saya memprioritaskan peninjauan di sana seperti di Kalimantan yang berbatasan langsung dengan Malaysia,” ujarnya.
Setelah berkunjung ke Jatim, KSAD berpendapat, gubernur telah berhasil menjadikan wilayahnya aman dan nyaman sehingga menyabet beberapa penghargaan dari Presiden RI. “Demo boleh tapi jangan anarkis. Maju dan sejahtera dasarnya adalah aman.Tidak ada yang boleh mengganggu keamanan negara, jika terjadi pasti saya tindak tegas,” katanya.
Karena itu hubungan Pemerintah Daerah Polri dan TNI harus bagus. Pemprov bisa memberdayakan anggota TNI untuk membantu program kerjanya.”Jika tentara nganggur akan berbahaya, kita bukanya cari kerjaan, tapi hanya mengingatkan, kami punya alat dan pasukan, itu harus dimanfaatkan, ini juga berlaku untuk pihak Kepolisian. Jika dibutuhkan TNI AD siap membantu,” tuturnya. (yok)