Surabaya (KN) – Tahun ini, sebanyak 13 pejabat eselon II di lingkungan Pemprov Jatim memasuki masa purna tugas. Untuk menggantikannya, Gubernur Jatim Soekarwo memastikan akan segera melakukan mutasi dan melantik pejabat baru. Dalam setahun ini mutasi akan dilakukan sebanyak tiga kali, yakni akhir Maret serta bulan Juni dan Oktober.“Yang pasti akhir Maret ini akan ada mutasi. Semuanya bertahap sampai tiga kali, akhir Maret, Juni dan Oktober untuk menggantikan 13 pejabat yang pensiun,” kata Soekarwo.
Ia menuturkan, pada akhir Maret ada tiga pejabat eselon II yang sudah pensiun dan akan diganti. Ketiganya, yakni Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Harjogi, Kepala Dinas Pendidikan Harun, dan Kepala Biro Kesejahteraan Rakyat Ratnadi Ismaoen.
Untuk Harjogi telah purna tugas sejak awal Maret dan kini posisinya sementara diisi pejabat Plt yakni Asisten Bidang Administrasi Umum Setdaprov Jatim, Sukardo. “Penggantinya bisa dari pejabat promosi (dari eselon III) atau hanya menggeser posisi saja,” ungkapnya.
Sedangkan 10 pejabat lain yang juga bakal memasuki purna tugas tahun ini yakni Asisten Bidang Kesra Asyhar, Kepala Biro Umum Riang Sudarmanto, Kepala Disperindag Warno Harisasono, Kepala Dinas Kehutanan Gatot Soebektiono, Kepala Disnakertransduk Edi Purwinarto, Direktur RSU dr Soetomo Dodo Anondo, Direktur RS Saiful Anwar Malang dr Budi Rahaju dan beberapa kepala Bakorwil di Jatim.
Sementara itu, jelang pelaksanaan Pilkada di 19 kabupaten/kota di Jatim, Soekarwo juga tengah menyiapkan sejumlah nama untuk mengisi kekosongan kekuasaan sebagai Pj Bupati/Walikota. Saat dikonfirmasi, ia mengaku telah mengantongi 23 nama untuk mengisi jabatan Pj Bupati/Walikota. Namun saat ditanya apakah 19 nama sudah dipilih, ia pun belum bisa memastikan. “Yang pasti sudah ada 23 orang calon penjabat sementara dan tinggal proses pelaksanaannya saja,” ujarnya.
Adapun 19 daerah yang bakal melaksanakan Pilkada serentak Desember mendatang tersebut terdiri dari tiga kota, yakni Kota Blitar, Kota Surabaya, Kota Pasuruan. Sedangakan 16 lainnya yakni Kabupaten Ngawi, Kabupaten Lamongan, Kabupaten Jember, Kabupaten Ponorogo, Kabupaten Kediri, Kabupeten Situbondo, Kabupaten Gresik, Kabupaten Trenggalek, Mojokerto, Kabupaten Sumenep, Kabupaten Banyuwangi, Kabupaten Malang, Kabupaten Sidoarjo, Kabupaten Blitar, Kabupaten Pacitan, serta Kabupaten Tuban.
Terkait kapan proses pengangkatan Pj dilakukan, ia menunggu petunjuk teknis dan petunjuk pelaksanaan dari Komisi Pemilihan Umum (KPU) setempat. “Intinya, kapan pun siap dan sudah ada orangnya. Penunjukan Pj itukan hak prerogatif gubernur sebagai wakil dari pemerintah pusat,” tukasnya. (red)