KORAN NUSANTARA
indeks

Gubernur Khofifah Dorong Sinergitas Hexa Helix Approach Buka Spektrum Baru Desa Mandiri

Gubernur Khofifah Indar Parawansa pada acara peresmian Kick Off Program Klinik Badan Usaha Milik Desa (BUMDesa) dan Akademi Wisata Tahun 2023.

Surabaya (mediakorannusantara.com) – Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa secara resmi melakukan Kick Off Program Klinik Badan Usaha Milik Desa (BUMDesa) dan Akademi Wisata Tahun 2023, Kamis (16/3/2023) malam. Langkah ini diyakini akan efektif untuk membuka spektrum baru pengembangan desa Mandiri di Jawa Timur.

Sebab menurut Khofifah, sebuah desa jika sudah dikategorikan sebagai desa mandiri maka support dari Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi akan berkurang bahkan bisa zero.

“Sesungguhnya kita tidak hanya menarget Desa Mandiri makin banyak, tapi desa yang sudah Mandiri itu harapan kita akan menemukan spektrum baru meluaskan jejaring produk-produk kreatif mereka sehingga mandiri dan produktif,” kata Gubernur Khofifah dalam sambutannya saat Kick Off Program Klinik Badan Usaha Milik Desa (BUMDesa) dan Akademi Wisata Tahun 2023 di Hotel Artotel TS Surabaya.

Oleh sebab itu, melalui forum tersebut, Gubernur Khofifah berharap adanya konektivitas dan sinergi yang dibangun dengan hexa helix approach yang melibatkan enam sektor. Yaitu sektor perguruan tinggi atau akademik, sektor usaha atau private sector, sektor pemerintah, masyarakat, media dan permodalan.

“Ini menjadi momentum untuk membangun sinergi di antara kita semua pasti banyak potensi-potensi yang luar biasa yang dimiliki oleh masing-masing institusi,” ucapnya.

Orang nomor satu di Jatim itu menjelaskan bahwa melalui hexa helix approach desa-desa mandiri akan mampu menemukan ruang yang memungkinkan pelaku UMKM bisa terus tumbuh berkembang serta menemukan ekosistem usaha yang lebih berkembang dan lebih baik lagi.

“Jadi mereka akan tetap bertumbuh, berkembang dan kita berharap kemandirian yang terus tumbuh dan berkembang itu akan meningkatkan kesejahteraan masyarakat di desanya,” jelasnya.

Desa mandiri di Jawa Timur per Juli 2022 tercatat mencapai 1.490 desa dan merupakan yang terbanyak secara Nasional setara 23,88%. Agar potensi-potensi yang ada dapat terus berkembang, Gubernur Khofifah telah melakukan identifikasi dan menemukenali desa-desa yang bisa mendapatkan support dari Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia atau LPEI sebagai desa devisa.

“Saya muter blusukan antara lain menemukenali produk original yang memungkinkan bisa terakses pasar global itulah Desa Devisa, per hari ini ada 64 Desa Devisa di Jawa Timur kita masih punya 85 lagi yang kita ajukan,” sebutnya.

Gubernur perempuan pertama di Jatim ini mengatakan, bahwa ia dan pihaknya masih akan terus memaksimalkan desa-desa mandiri yang potensial, produktif, kreatif, dan inovatif untuk dibangunkan aksesnya oleh LPEI.

“Kalau hari ini 64 insyaallah Maret ini tambah 15, tapi kita punya stok yang kita ajukan 85 Desa devisa,” ungkapnya.

Mantan Menteri Sosial RI itu juga berharap forum ini menjadi bagian penguat komitmen untuk memberikan pemberdayaan, pendampingan dan kemajuan bagi masyarakat di desa. Pasalnya kekuatan bottom-up participation di Jawa Timur dinilai luar biasa yang dibuktikan bahwa Kabupaten dan kelurahan dengan inovasi terbanyak ada di Jawa Timur.

“Supaya ketika kita memberikan stimulan kita yakin bahwa akan menjadi multiplier efek yang insya Allah siginifikan bagi penguatan dan pemberdayaan masyarakat di desa,” pungkasnya.

Pada kesempatan yang sama, didampingi Kadis PMD, Gubernur Khofifah juga menyerahkan Bantuan Keuangan Khusus kepada 10 Desa masing-masing menerima Rp 100.000.000. Diantaranya Desa Kemirigede Kabupaten Blitar, Desa. Cluring Kabupaten Banyuwangi, Desa  Tanjungan Kabupaten Gresik, Desa Sumberbendo Kabupaten Kediri.

Kemudian Desa Kebundadap Timur Kabupaten Sumenep, Desa Pacet Kabupaten Mojokerto, Desa Patungrejo Kabupaten Magetan, Desa Wonorejo Kabupaten Situbondo, Desa Banaran Kabupaten Tulungagung, dan Desa Dadapan Kabupaten Pacitan. (KN01)

 

Related posts

Pemkot Lambat Serahkan Draft APBD 2012

kornus

DPRD Jatim Menyetujui Raperda Perlindungan dan Pelayanan Penyandang Disabilitas

kornus

Mahasiswa Enggan Pulang Kampung Jadi Beban Pengangguran di Kota Malang

redaksi