Surabaya (KN) – Gubernur Jatim Soekarwo mengeluhkan berbagai tender pembangunan jalan yang tidak sesuai standar. Akibatnya banyak infrastruktur jalan rusak karena kekuatan aspalnya lemah.“Bukan hanya karena air hujan, namun juga akibat faktor tender dibawah standar. Sehingga, mereka para kontraktor tak mementingkan kualitas jalan yang diaspal,” tegas Gubrnur Soekarwo saat acara Sensitisasi Konsensi PBB Melawan Korupsi, Strategi Nasional Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi dan Inpres No 17 Tahun 2011 di Provinsi Jatim, di Gedung Negara Grahadi Surabaya, Selasa (15/5).
Gubernur meminta kepada instansi terkait, jika ada yang menawar dibawah standar setiap ada tender, agar tidak dimenangkan. Sebab, bisa dipastikan kualitas proyek tersebut akan tidak bisa maksimal, karena kontraktor hanya mengejar keuntungan belaka.
“Logikanya, jika mereka berani dengan harga murah sedangkan proyek yang harus digarap banyak, tidak mungkin biaya proyeknya melebihi dari kontrak. Pasti sebisa mungkin biayanya dibawah tender, sebab mereka juga ingin ada untungnya,” ungkapnya.
Menurut Gubernur, budaya orang Indonesia adalah tidak tega antara satu sama lain. Mereka bisa mudah membantu dengan berbagai alasan. “Makanya jika ada pelayanan publik, seminimal mungkin jangan sampai orang ketemu orang. Kalau bisa orang ketemu dengan sistem, sehingga tak ada istilah nginjak kaki atau kedipan mata,” tuturnya.
Karena itu, melalui seminar pencegahan dan pemberantasan korupsi ini, gubernur berharap semua instansi pemerintah menjalankan fungsinya dengan transparan agar tidak tersandung kasus korupsi.
Seperti diketahui, seminar nasional dengan tema Sensitisasi Konsensi PBB Melawan Korupsi, Strategi Nasional Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi dan Inpres No 17 Tahun 2011 ini dihadiri hampir semua pejabat eselon II dan III. Mulai Asisten I, Asisten II, Asisten III, dan Asisten IV, serta para Kepala Biro, Kepala Dinas, dan Kepala Badan.
Kehadiran mereka, karena Gubernur Soekarwo hadir dan menjadi peserta seminar dengan narasumber, yakni Sujarnako Direktur PJKAKI KPK, Diani Sadiawati Direktur Hukum dan HAM Bappenas, dan Agung Deputi III UKP4.
Selain pejabat Pemprov, pejabat dari Polda Kejaksaan Tinggi, dan lembaga penegakan hukum lain di Jatim juga ikut hadir dalam seminar itu. (yok)
Foto : Ilustrasi proyek pengaspalan jalan