Surabaya (KN) – Pejabat struktural eselon II harus memahami dan bisa menjabarkan visi misi, serta loyal kepada Kepala Daerahnya, seperti Gubernur, Bupati dan Walikota masing-masing.Demikian Sambutan tertulis Gubernur Jawa Timur yang dibacakan Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Timur Dr Rasiyo MSi, saat Pembukaan Diklat Kepemimpinan Tingkat (TK) II Angkatan XXV nasional di Badan Diklat Provinsi Jawa Timur Jl Balongsari Tama, Surabaya, Rabu (14/9).
Dikatakannya, jabatan struktural eselon II merupakan jabatan strategis berlevel nasional, kinerjanya sebagai penggerak organisasi harus memahami betul tugas pokok dan fungsinya apa yang diharapkan Pemerintah Daerahnya dan Pemerintah Pusat. Karena kondisi sekarang setelah Otonomi Daerah (Otoda) sebagai inflementasi UU Nomor 32 Tahun 2004 telah diberlakukan maka perlu gaunggnya didengungkan lagi.
Karena, walaupun sudah ada Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 22 Tahun 2010 dan dengan PP Nomor 23 tahun 2011 Tentang tata cara pelaksanaan tugas dan wewenang serta kedudukan keuangan, Gubernur sebagai wakil pemerintah di wilayah Provinsi. Otoda itu ada yang mengartikan didaerah adalah kewenangan sepenuhnya Kepala Daerah, maka ada egoistis yang senantiasa dibangun tidak dengan cara yang bagus. Hal itu dibuktikan ketika Gubernur mengundang para Kepala Daerah sulitnya bukan main. Oleh sebab itu pengalaman-pengalaman pahit tidak terulang kembali oleh para pejabat eselon II yang sedang mengikuti diklat Pim II.
Dengan adanya diklat Pim II, wawasan levelnya harus nasional ada perubahan paradikma baru dan pejabatnya bisa dimutasi kemanapun sehingga bisa menjaga keutuhan diwilayah NKRI.
Kemudin jabatan strukturan eselon II adaalah pelaku dalam melaksanakan kebijakan-kebijakan yang dituangkan dalam bentuk visi misi Pemerintah Provinsi, Kabupaten dan Kota . Visi miisi merupakan pengejowantahan Gubernur, Bupati dan Walikota yang pernah menjanjikan secara politik sewaktu kampaye. Jika janji-janji politik tidak dilaksankan akan ditagih oleh rakyat. Jika sebagai pejabat eselon II tidak mempunyai kemampuan menjabarkan visi misi Kepala Derahnya maka akan sulit berkembang program pembangunan di derahnya.
Oleh sebab itu, ditekannya kepada Kepala Dinas dan jajarannya pejabat eselon II agar kepemimpinannya harus baik, karena merekalah yang menggerakan roda organisasi di Satuan Kerja Pemerintah Derahnya. Selain itu sebagai pimpinan harus juga memilik kemampuan atau pandai yang komplit. Artinya pinter saja belum cukup tetapi harus mempunyai loyalitas yang tinggi, perilaku/etikanya harus baik, jujur dan memiliki budi pekerti baik serta penuh pengabdian terhadap nusa dan bangsa. “ Pandai tetapi tidak jujur nantinya bisa minteri atasanya,” ujarnya. (yok)