KORAN NUSANTARA
Headline indeks Jatim

Gubernur Jatim Minta Kabupaten/Kota Percepatan Pembebasan Lahan Tol Trans Jawa

gubernu- jatim -bupati- madiun- bupati nganjuk -bupati ngawiSurabaya (KN) – Gubernur Jawa Timur Dr.H. Soekarwo minta pemerintah kabupaten/kota melakukan percepatan pembebasan lahan untuk pembangunan jalan tol trans jawa di Jatim. Percepatan tersebut dilakukan dengan cara negosiasi, konsinyasi serta pemberkasan dan pengukuran lahan.“Untuk melakukan percepatan dibutuhkan peran kepala daerah dan utamanya BPN (Badan Pertanahan Nasional) yang bertugas melakukan pengukuran dan pemberkasan. Apabila BPN kekurangan tenaga ahli bisa menambah tenaga out sourcing dari perguruan tinggi di bidang pertanahan,” kata Pakde Karwo sapaan akrab Gubernur Jatim ini saat Rakor Pembebasan Hak Atas Tanah Di Ruang Rapat Binaloka Kantor Gubernur Jatim di Surabaya, Kamis (6/11/2014)

Dijelaskan, progres pembebasan lahan di beberapa seksi sudah mendekati final seperti di ruas jalan tol Surabaya-Mojokerto wilayah I seksi 1B per 1 Nopember 2014 terealisasi 79,97%. Sisa 20,03% dari 58,77 Ha masih dilakukan negosiasi dengan pemilik lahan.

Untuk ruas jalan tol Surabaya-Mojokerto wilayah II seksi II panjang jalan 4,35 Km yang membutuhkan lahan sejumlah 41,71 ha berada di Kabupaten Gresik. P2T (Panitia Pembebasan Tanah,TPT dan BPN) telah merealisasi 17,03 Ha (40,83 persen). Sisa 24,68 Ha atau 59,17 persen yang terdiri dari tanah masyarakat sejumlah 22,74 Ha (54,515), TKD/Aset Desa sejumlah 1,57 Ha (3,76 persen) dan tanah milik perusahaan 0,37Ha (0,89 persen).

“Pada ruas tol Surabaya-Mojokerto seksi 1B sudah selesai pembebasan lahan dan segera dilaksanakan pembangunanya. Sementara untuk ruas tol Surabaya-Mojokerto seksi II dan III masih ada beberapa wilayah yang dilakukan konsinyasi dan negosiasi. Sementara seksi IV nya sudah selesai pembebasannya tinggal menyambung ke arah Krian,” jelasnya.

Ditambahkan, untuk lahan milik pemerintah yang belum dibebaskan seperti di Kabupaten Ngawi, pada ruas jalan tol Mantingan-Kertosono sejumlah 6 persen. Lahan tersebut milik perkebunan,TKD, Kemenkumham, dan lahan warga yang memiliki nilai ekonomis tinggi.

“Saya sudah mengkomunikasikan dengan Wapres terkait pembebasan lahan milik pemerintah dan tidak ada masalah. Termasuk tanah Kas Desa (TKD),” pungkasnya. (yo)

Related posts

Ibu Ajak 3 Anaknya Bunuh Diri Tenggak Obat Nyamuk Cair di Jombang

redaksi

Kabupaten Magetan raih Penghargaan Keselamatan Jalur Kereta Api 2022

Panglima TNI Terima CC Commander U.S. Pacific Fleet

kornus