Surabaya (Media Koran Nusantara.com) – Gubernur Jatim Dr. H. Soekarwo melarang masyarakat membuka posko penggalangan dana untuk langsung diberikan ke Miyanmar. Demikian pula, pengiriman langsung para relawan. Alasannya, aturan internasional tidak mengijinkannya.Penyataan tersebut disampaikan Gubernur Jawa Timur Soekarwo menjawab pertanyaan wartawan usai acara Rapat Paripurna di Gedung DPRD Jatim, Senin (4/9/2017).
Semua bantuan, lanjut Pakde Karwo-sapaan akrab Gubernur Jatim ini, hendaknya dilewatkan Kemenlu RI. Ia mengingatkan kebijakan luar negeri adalah urusan Pemerintah Pusat, dimana daerah hanya memperkuat dukungan terhadap kebijakan Pemerintah Pusat tersebut.
Pakde Karwo mengakui apa yang terjadi di Myanmar adalah pelanggaran berat HAM. Untuk itu, dirinya telah meminta Kepala Bakesbang Prov. Jatim untuk membuat draft surat kepada Presiden/RI. “Surat sore ini akan disampaikan ke meja saya dan saya tandatangani. Isinya, dukungan kebijakan kepada Bp. Presiden RI aras pengiriman Menlu RI ke Myanmar,” ujarnya.
Menurutnya, langkah paling bagus yang perlu dilakukan masyarakat saat ini adalah semua komponen untuk berdoa bersama. Selain sebagai gerakan moral, doa tsb diyakininya akan tembus ke langit karena dilakukan banyak orang. Untuk itu, Pakde Karwo mempersilahkan masyarakat ke Kapolda Jatim untuk izin berkumpul di halaman Grahadi guna mengadakan doa bersama. (KN01)