Surabaya (MediaKoranNusantara.com) – Gubernur Jawa Timur, Dr. H. Soekarwo menjadi saksi pengukuhan Prof. Harry Azhar Aziz menjadi guru besar bidang ekonomi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Airlangga (Unair) Surabaya. Proses pengukuhan tersebut dilakukan di Aula Garuda Mukti Kantor Manajemen Lantai V Kampus C Unair, Jl Mulyosari Surabaya, Senin (26/11/2018).Dalam suasana khidmat, Pakde Karwo sapaan akrab Gubernur Jatim itu menjadi tamu kehormatan bersama jajaran pejabat pemerintah pusat. Tampak hadir Watimpres RI Suharso Manoarfa, Menteri Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi Prof. M. Nasir dan sejumlah anggota DPR RI. Termasuk jajaran pejabat Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI, pimpinan kementrian, BUMN hingga para rektor dari perguruan tinggi di Indonesia.
Seusai acara pengukuhan, Pakde Karwo sepakat dengan pidato yang disampaikan Prof. Harry Azhar Aziz dalam mewujudkan pengelolaan keuangan negara untuk kesejahteraan. Namun, Pakde Karwo berpendapat agar lebih mendetailkan serta mengkongkritkan persoalan belanja negara agar berdampak langsung kepada masyarakat.
Menurutnya, untuk apa dilakukan stimulus pembiayaan belanja negara jika anggaran yang dimiliki pemerintah daerah tidak cukup, terutama program bagi masyarakat miskin. Seperti halnya pembiayaan bidang pendidikan dan kesehatan harus di biayai dan masuk belanja wajib. Sementara, yang lain bisa dilakukan dengan stimulus.
“Kami setuju, dengan model manajemen pembiayaan untuk goverment spending, akan tetapi bentuknya harus dirinci dan di detailkan,” ungkapnya.
Dalam pidato orasi yang mengambil tema ‘Pemeriksaan Keuangan Negara : Upaya Mewujudkan Pengelolaan Keuangan Negara Untuk Kesejahteraan Rakyat’, Prof Harry Azhar Aziz M.A, Ph.D menyatakan, bahwa isu kesejahteraan selalu menjadi latar belakang perubahan sosial di Indonesia. Ketiadaan kesejahteraaan sebanding dengan ketiadaan rasa keadilan di tengah masyarakat.
Menurutnya, rakyat yang tidak sejahtera pasti berfikir telah terjadi ketidakadilan dalam hidup bernegara. Maka, berdasarkan Amartya Sen, ketidakadilan dan perlawanan (pemberontakan) seperti saudara kembar. Semakin banyak orang miskin semakin meluas sikap pemberontakannya.
Dalam era reformasi, dijelaskan tentang prinsip-prinsip bernegara dengan baik. Saat ini, pengelolaan keuangan negara baru beberapa tahun mulai dikaitkan dengan kesejahteraan rakyat.
Ke depan, perhatian kepada hunungan pengelolaan keuangan negara dengan kesejahteraan rakyat haris dapat diukur dan diperiksa dengan baik. Pemeriksaan kepada keuangan negara harus dijadikan sebagai upaya untuk memperkuat dan mendorong setiap rupiah yang dapat menghasilkan setiap rupiah bagi kemakmuran rakyat yang sebesar besarnya. (KN01)