Surabaya (KN) – Gubernur Jatim Soekarwo mendorong Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) untuk melakukan evaluasi terhadap harga gula yang beredar di pasaran. Ini penting sebab asas kewajaran perlu ditegakkan apakah pantas jika pabrik mengambil untung terlalu tinggi.“Gubernur tidak punya kendali pada fungsi produksi, semua berada dibawah pengawasan Menteri BUMN. Karenanya kami mendorong agar KPPU sebagai pengawas perdagangan memberikan hazard atas berlakunya harga saat ini,” ungkap Gubernur yang akarb disapa Pakde Karwo usai menghadiri Sidang Paripurna DPRD, di Gedung DPRD Prov. Jatim, Surabaya, Senin (6/6/2016).
Ia menjelaskan, pada tanggal 25 Mei lalu telah dilakukan pertemuan dengan semua stake holder. Diantaranya PTPN 10, pedagang, distributor I (DI), II (DII), dan III (DIII), KPPU serta aparat kepolisian, untuk membahas kenaikan harga gula. Melalui pertemuan itu diinformasikan stok gula masih 25 ribu Ton. Namun posisinya sebanyak 21 ribu Ton di pedagang, sisanya 2500 ton di PTP dan 1500 Ton di masyarakat. “Stok yang ada di pedagang juga sebagian sudah berada di D2 dan D3. Sehingga saat kita menggerojok 1500 Ton gula tetap tidak efektif karena supply tidak sesuai dengan demand,” urainya.
Ditambahkan, saat ini kondisi kebutuhan pasar atau demand nya lebih dari 1500. Karenanya saat terakhir kemarin subsidi sebesar 700 Ton gula dengan harga Rp. 11.750/kg diberikan kepada pedagang, mereka ternyata masih memiliki stok gula dengan harga beli Rp. 14.000/kg. “Pedagang itu rata-rata masih memiliki stok dan mereka menarget stok nya habis dulu, baru kemudian gula yang diberikan oleh Pemprov ini kami pasarkan,” tukasnya.
Salah satu cara yang akan dilakukan saat operasi pasar dirasa tidak efektif untuk menekan harga gula adalah, hasil giling 30 ribu Ton gula yang ada di PTP saat ini setelah dilelang langsung digelontorkan ke pasar. Meski petani minta harga tinggi, namun pembeli tidak akan mampu membelinya.
“Jika dijual mahal maka gula itu tidak akan terbeli oleh masyarakat, petani harus paham,”pungkasnya. (yo)