Surabaya (KN) – Pemkot Surabaya melakukan berbagai upaya guna memaksimalkan peran pemberdayaan masyarakat dalam pembangunan kota. Salah satunya dengan menggelar pelatihan bagi Kader Pemberdayaan Masyarakat (KPM) di Gedung Wanita Jl Kalibokor Selatan no 2 Surabaya,, Senin (24/9).Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat dan KB Antiek Sugiharti menjelaskan, pengertian KPM sebagaimana tercantum dalam Permendagri Nomor 7 Tahun 2007 tentang Kader Pemberdayaan Masyarakat, adalah masyarakat kelurahan yang memiliki pengetahuan, kemauan, dan kemampuan untuk menggerakkan masyarakat dalam pembangunan partisipatif dengan nilai-nilai kegotongroyongan.
Lebih lanjut Antiek mengatakan, pelatihan bagi KPM telah dimulai sejak tahun 2009. Dari situ, KPM mengalami perkembangan yang signifikan. Semula jumlah KPM tahun 2009 hanya 18 orang. Kemudian meningkat menjadi 181 orang pada 2010 dan 287 orang pada 2011. Sedangkan tahun ini, jumlah KPM melonjak menjadi 466 orang.Mantan Kabag Kerjasama Pemkot Surabaya ini juga menyebut, tugas utama KPM diantaranya menggerakkan dan memotivasi masyarakat untuk berpartisipasi aktif dalam pembanguna, melakukan pendampingan dan fasilitasi terhadap Kelompok Swadaya Masyarakat (KSM) serta mendorong pengembangan swadaya dan gotong-royong.
“Berawal dari langkah-langkah tersebut munculah usaha-usaha mikro, kecil, dan menengah di tengah masyarakat. Namun, usaha-usaha tersebut tetap membutuhkan pendampingan dan fasilitasi,” jelas Antiek.
Terkait pelatihan, Antiek menjelaskan kegiatan dibagi dalam dua sesi, yakni meliputi penguatan kelembagaan, tugas dan peran KPM serta penyusunan program kerja forum komunikasi KPM Kota Surabaya.
“Diharapkan dengan adanya pelatihan ini akan terjadi sinergitas pemberdayaan masyarakat utamanya untuk menanggulangi permasalahan sosial,” terangnya.
Sementara, Walikota Surabaya Tri Rismaharini yang membuka acara tersebut menuturkan, penduduk Surabaya saat ini berjumlah lebih kurang tiga juta jiwa. Dari sekian banyak penduduk itu, pasti masing-masing mempunyai kebutuhan. Inilah yang dikehendaki Walikota, agar warga Surabaya mampu memenuhi kebutuhannya sendiri tanpa terlalu bergantung pada pihak luar.
“Coba, di sini paling tidak ada delapan puluh persen yang mengenakan jilbab. Kenapa kita tidak bikin usaha jilbab, ngapain kita mesti beli dari luar yang harganya lebih mahal?” ujarnya.
Walikota juga mengatakan, dalam upaya pemberdayaan masyarakat, tidak semua bisa dilakukan sendiri oleh pemerintah. Untuk itu, pihaknya menggandeng seluruh elemen masyarakat. Langkah tersebut sudah intensif dilakukan di Surabaya dan buktinya terjadi penurunan angka kemiskinan dalam kurun dua tahun terakhir ini.
Salah satu indikatornya adalah pertumbuhan UKM (usaha kecil dan menengah) yang sangat pesat. Terhitung dari tahun 2010 hingga sekarang, UKM baru yang bermunculan berjumlah 1.300 usaha. Menurut Risma, sapaan akrab Walikota Tri Rismaharini, tren tersebut sudah cukup bagus, namun upaya-upaya yang dilakukan tetap harus berjalan dan terus ditingkatkan. Walikota optimis, tahun ini pertumbuhan UKM di Surabaya bisa mencapai 100 persen. “Kami yakin tahun ini bisa sampai 2.000 UKM baru yang siap memulai usahanya,” ujarnya. (anto)
Foto : Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat dan KB Antiek Sugiharti