Bojonegoro (mediakorannusantara com) – Persoalan kelangkaan pupuk dan distribusi air irigasi saat musim kemarau masih menjadi keluhan utama petani di Kabupaten Bojonegoro. Anggota DPRD Jawa Timur dari Daerah Pemilihan Bojonegoro-Tuban, Freddy Poernomo, mendorong pemerintah agar menghadirkan kebijakan yang lebih fleksibel dan berpihak pada kebutuhan petani.
Hal itu disampaikan Freddy saat menggelar reses bersama warga di Dusun Sumbergirang, Desa Sambirejo, Kecamatan Kedungadem, Kabupaten Bojonegoro, Senin (27/7/2026).
Freddy mengatakan, persoalan pendidikan dan pertanian menjadi dua aspirasi yang paling banyak disampaikan masyarakat dalam setiap agenda resesnya. Menurutnya, masalah pertanian, terutama kelangkaan pupuk dan ketersediaan air, merupakan persoalan yang terus berulang setiap tahun.
“Problem yang pertama adalah masalah pendidikan. Terus yang kedua masalah pertanian. Problem pertanian ini kan problem lama. Masalah pupuk, pupuk yang langka, terus masalah air juga kadang-kadang. Apalagi sekarang kan musim kemarau,” ujar Freddy.
Ia memandang bahwa musim kemarau menjadi tantangan tersendiri bagi petani, terutama yang sedang memasuki masa tanam tembakau karena harus menghadapi keterbatasan pasokan air.
“Musim kemarau itu pas petani lagi menanam tembakau juga problem. Jatah air juga harus pikul,” jelasnya.
Terkait persoalan irigasi, Freddy mengaku telah berkomunikasi dengan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bojonegoro agar perbaikan jaringan pengairan menuju lahan pertanian dapat segera dilakukan.
“Makanya beberapa waktu lalu saya sudah sempat ngobrol dengan orang bupati. Ya intinya mungkin nanti untuk penyelesaian irigasi pengairan di daerah-daerah kebun-kebun masuk sawah itu nanti akan dilakukan oleh pemerintah kabupaten,” ungkapnya.
Sementara untuk pengelolaan aliran sungai besar, seperti Bengawan Solo Hilir yang menjadi kewenangan pemerintah pusat dan pemerintah provinsi, Freddy berharap kebijakan yang diterapkan lebih mempertimbangkan kondisi riil petani.
“Cuma yang saya minta itu pada pemerintah provinsi kaitan dengan masalah air tanah, terus pengaturan irigasi dari Bendungan maupun sungai ini kan kewenangan pusat. Bengawan Solo hilir ya. Ya mbok itu yang bijaklah,” tuturnya.
Menurut Freddy, regulasi yang diterapkan jika terlalu kaku justru kerap menghambat penyelesaian persoalan di lapangan.
“Sebenarnya pemerintah hadir melayani ya. Kadang-kadang mereka terlalu terikat banget dengan situasi, istilahnya aturan-aturan terlalu ketat. Ya untungnya petani-petani di Bojonegoro orangnya sabar-sabar,” sambungnya.
Ia juga menyoroti belum meratanya distribusi air irigasi sehingga sebagian wilayah, khususnya di kawasan hilir dan perbukitan, belum memperoleh pasokan air yang memadai.
“Bahkan dari hulu belum sampai hilir di tengah-tengah sudah mampet. Akhirnya yang di hilir enggak kedapatan bagian. Ada beberapa daerah-daerah yang di daerah bukit sana,” kata Freddy.
Selain menyerap aspirasi sektor pertanian, Freddy memanfaatkan agenda reses untuk memperkuat edukasi mengenai pencegahan penyalahgunaan narkotika. Dalam kegiatan tersebut, ia melibatkan Badan Narkotika Nasional (BNN) Provinsi Jawa Timur dan jajaran Kepolisian.
“Kemarin saya juga kebetulan (bersama) Polres, juga ada teman dari BNN Provinsi mendampingi, saya minta didampingi kaitan juga urusan narkoba. Karena narkoba ini kan juga salah satu yang sangat mengkhawatirkan. Apalagi kemarin ditemukan 3 ton sekian yang di Gresik itu,” terangnya.
Freddy memberikan apresiasi kepada aparat penegak hukum atas pengungkapan kasus narkotika dan berharap upaya preventif maupun persuasif terus diperkuat.
“Kalau menurut indikasi saya ini baru sebagian, yang belum terungkap banyak. Tapi ya saya sangat apresiasi BNN dan polisi tetap terus mereka untuk intens melakukan langkah-langkah persuasif maupun preventif ya,” paparnya.
Edukasi mengenai bahaya narkoba juga disampaikan Freddy kepada kalangan santri, salah satunya di pondok pesantren di Kecamatan Dander, Bojonegoro.
“Makanya kemarin salah satu itu pas di pondok daerah Dander (Bojonegoro) itu kan pulang santri semua. Ya kita lebih motivasi tentang bahaya narkoba,” sebutnya.
Freddy menegaskan komitmennya untuk terus menyosialisasikan Peraturan Daerah (Perda) tentang Fasilitasi Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika (P4GN) sebagai bagian dari upaya meningkatkan literasi hukum masyarakat.
“Kalau saya setiap kali workshop selalu saya berikan speech untuk masalah ini, salah satu sosialisasi Perda tentang Fasilitasi P4GN. Tentunya saya libatkan teman-teman dari BNN provinsi, dan Polres,” tegasnya.
Ke depan, Freddy berencana menggandeng para purnawirawan TNI-Polri untuk memperluas jangkauan edukasi mengenai bahaya narkoba kepada masyarakat, khususnya pelajar dan generasi muda.
“Nanti Agustus saya juga ada agenda dengan BNN termasuk purnawirawan, baik Pepabri, Polri, PPAD. Walaupun saya sudah purna tetap saya minta untuk memberikan semacam edukasi kepada anak-anak, ke masyarakat, umumnya untuk anak-anak pelajar sama pemuda,” tutup Freddy. (KN01)