Anggota Komisi A DPRD Jawa Timur, Freddy Poernomo, ditemui usai rapat paripurna di DPRD Jatim, Senin (23/2/2026).
Surabaya (mediakorannusantara.com) – Anggota Komisi A DPRD Jawa Timur, Freddy Poernomo, menanggapi kinerja Komisi A dalam menjalankan fungsi pengawasan dan perencanaan bersama Pemerintah Provinsi Jawa Timur (Pemprov Jatim). Ia menilai terjadi kemerosotan kinerja di internal DPRD, khususnya di Komisi A.
“Sak iki seng paling jembret (Sekarang yang kinerjanya menurun) DPRD-nya. Mohon maaf ya, saya di Komisi A, saya tuh jadi malu sekarang,” ujar Freddy ditemui seusai mengikuti rapat paripurna di DPRD Jatim, Senin (23/2/2026)
Ia menyoroti tidak adanya rencana kerja (Renja) tahunan yang jelas di Komisi A. Menurutnya, dokumen tersebut semestinya menjadi dasar dalam menyusun program dan target prioritas.
“Apa sih? Renja (Rencana Kerja) setahun apa? Gak ada di Komisi A Renja-nya setahun, gak ada. Terus program prioritasmu apa? Target prioritasmu apa? Gak ada Komisi A,” tegasnya.
Freddy menegaskan pernyataannya bukan dilatarbelakangi faktor senioritas, melainkan sebagai bentuk tanggung jawab dan arahan internal.
“Saya (bicara seperti ini) bukan karena saya senior di Komisi A, enggak lah. Nanti dikira saya sombong, tidak. Tapi saya kasih arahan,” katanya.
Ia kembali menekankan bahwa kemerosotan justru terjadi di tubuh DPRD sendiri, terutama di Komisi A.
“Saya nggak tahu ya, yang saya lihat dari Komisi A, nggak ada sekarang targetnya Komisi A. Bolak-balik tak takoki sih? (Beberapa kali saya tanyakan), Renjamu mana? Kalau kita ini mau membuat kegiatan tahun ke depan, Renja,” ungkapnya.
Freddy membandingkan dengan mekanisme perencanaan di lingkungan Pemprov Jatim yang menurutnya lebih terstruktur. Mulai dari penyusunan R-APBD hingga Musrenbang yang mengacu pada RPJMD (Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah).
“Kalau di Pemprov (Pemerintah Provinsi) sebelum menyusun R-APBD, Musrenbang, disesuaikan dengan namanya RPJMD Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, kan begitu. Mana (Komisi A) yang menjadi skala prioritas? tidak ada,” ucap dia.
Politisi Partai Golkar ini bahkan menyebut, kinerja DPRD Jawa Timur saat ini kalah cepat dibanding Sekretariat Dewan (Sekwan).
“Sekwan e banter sak iki (Sekwan-nya cepat sekarang). Lah kene gak onok terobosan opo-opo DPRD (Lha kita DPRD tidak ada terobosan apa-apa), kan malu saya,” katanya.
Freddy juga menyinggung lambannya respons Komisi A dalam sejumlah kasus, termasuk persoalan RS Pura Raharja. “Ini sudah saya sampaikan ke Komisi A, gak direspons. Terus kasus RS Pura Raharja, kemarin. Akhirnya saya pribadi yang kawal di balik itu, saya yang kawal, eh komisi A nya lelet, tidak cepat,” sebutnya.
Ia mencontohkan pengalamannya saat mengawal kasus pembunuhan aktivis lingkungan Salim Kancil pada 2015.
“Ndok kene disek kasus (Di sini dulu ada kasus) Salim Kancil, tak kawal sampai dieksekusi 17 orang ditahan, padahal bukan Dapil saya lho ya,” tutup Freddy.
Sementara itu, Ketua Komisi A DPRD Jatim, Dedi Irwansyah, saat dikonfirmasi melalui WhatsApp (WA) selang 10 jam baru menjawab, mengenai Renja Komisi A Dedi menegaskan jika rencana kerja tersebut masih belum dilakukan finalisasi. “Belum difinalisasi mas. Saya kan baru pulang,” tutupnya dengan jawaqban singkat. (KN01)