Ketua Fraksi PKS DPRD Jawa Timur, Lilik Hendarwati, saat ditemui di kantor DPW PKS Jatim, Jumat (10/4/2026).
Surabaya (mediakorannusantara.com) – Fraksi PKS DPRD Jawa Timur menyampaikan sikap kritis terhadap Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Gubernur Jawa Timur Tahun Anggaran 2025.
Meski mengapresiasi capaian program Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jatim, Fraksi PKS menilai masih terdapat sejumlah catatan penting. Terutama terkait substansi laporan, penurunan Pendapatan Asli Daerah (PAD), hingga dampak nyata pertumbuhan ekonomi bagi masyarakat.
Ketua Fraksi PKS DPRD Jawa Timur, Lilik Hendarwati, menegaskan bahwa secara umum program-program yang digulirkan pemerintah provinsi telah menunjukkan capaian yang cukup signifikan.
“Jadi kalau kemarin sikap fraksi yang pertama, kita memastikan sebenarnya kalau kemarin dari apa yang disampaikan, itu kan hampir semuanya dari program-program yang digulirkan oleh pemerintah provinsi memberikan nilai yang cukup luar biasa,” ujar Lilik Hendarwati kepada wartawan di kantor DPW PKS Jatim, Jumat (10/4/2026).
Namun demikian, Lilik mengingatkan bahwa laporan kinerja pemerintah tidak cukup hanya disajikan dalam bentuk administratif. Menurutnya, substansi dan dampak riil di masyarakat harus menjadi tolok ukur utama.
“Tentu yang menjadi catatan bagi kami adalah bahwa laporan-laporan itu tidak hanya berbentuk administrasi. Tidak cukup dengan administrasi, tidak cukup dengan hal-hal yang ternyata kalau kita melihat dari sudut pandang masyarakat, ternyata masih banyak hal yang belum sesuai dengan hasil yang disampaikan,” katanya.
Lilik menambahkan, meskipun Fraksi PKS saat ini berada dalam koalisi pemerintahan, kritik tetap disampaikan sebagai bentuk tanggung jawab politik.
“Nah itu yang menjadi sebuah catatan. Mungkin kalau dibilang karena kami sekarang koalisi, catatan itu tetap lumayan menyentil,” ucapnya.
Salah satu sorotan utama Fraksi PKS adalah penurunan Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang disebut mencapai Rp7 triliun. Menurut Lilik, kondisi tersebut tidak seharusnya dijadikan alasan untuk menurunkan target pendapatan.
“Kalau pendapatan asli daerah itu kan sebenarnya kami sudah memahami juga bahwa PAD kita turun sampai Rp7 triliun. Tetapi tentu itu tidak bisa digunakan sebagai sebuah alasan bahwa kemudian pendapatan asli daerah akan menurun,” tegasnya.
Ia mengungkapkan bahwa realisasi PAD selama ini justru kerap melampaui target, bahkan di masa pandemi. Hal ini menunjukkan bahwa potensi fiskal Jawa Timur masih besar dan perlu dimaksimalkan dengan target yang lebih berani.
“Sebenarnya kalau kita melihat dari yang sejak dulu sampai sekarang pun lebih dari 100%. Kemarin kan 104%. Bahkan ketika Covid-19 pun, saya ingat banget tahun 2022, ketika kita mentargetkan hanya Rp18 triliun, ternyata sampai Rp23 triliun,” paparnya.
Menurutnya, target PAD yang cenderung rendah justru mencerminkan kurangnya keberanian dan keseriusan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di lingkup Pemprov Jatim dalam mengoptimalkan potensi pendapatan.
“Artinya apa? Sebenarnya target kita ini cenderung lebih kecil dibandingkan kemampuan yang sebenarnya dimiliki oleh Jawa Timur itu sendiri. Sehingga memang perlu untuk keberanian,” ujarnya.
Selain itu, Lilik juga menyoroti belum optimalnya respons OPD Pemprov Jatim dalam menjawab tantangan peningkatan PAD.
“Tetapi memang saya tidak selalu melihat keseriusan mereka (OPD) untuk menjawab tantanga kenaikan pendapatan asli daerah dengan segala macam alasan. Dan saya kira karena itu sebuah bentuk kerja mereka, maka harusnya tidak ada alasan-alasan apapun yang tersampaikan,” katanya.
Dalam konteks evaluasi, Lilik menegaskan bahwa kritik yang disampaikan bukan untuk mencari kesalahan, melainkan sebagai bentuk dukungan agar program Pemprov Jatim benar-benar dirasakan masyarakat.
“Jadi kalau kami mengkritisi ini kan sebenarnya bukan dalam rangka untuk memberikan sesuatu yang mencari-cari kesalahan, bukan. Tetapi tentu sebagai partai koalisi, partai pendukung, utamanya kami ingin bahwa apa yang menjadi (keinginan) gubernur itu memang betul-betul bisa terrealisasi, dan itu nyata. Artinya, dirasakan oleh masyarakat,” tutur dia.
Selain PAD, Lilik menyebut, Fraksi PKS juga menyoroti indikator pembangunan lain seperti Indeks Pembangunan Manusia (IPM) dan pertumbuhan ekonomi yang dinilai belum sepenuhnya berdampak pada masyarakat.
“Hal yang juga kita kritisi kaitan dengan IPM, yang juga masih cukup perlu untuk (diperbaiki). Kemudian juga termasuk pertumbuhan ekonomi,” kata Lilik.
Oleh sebab itu, pihaknya pun mempertanyakan apakah pertumbuhan ekonomi yang selama ini diklaim tinggi oleh Pemprov Jawa Timur benar-benar dirasakan masyarakat.
“Selama ini Pemprov Jatim menggaungkan pertumbuhan ekonomi, apakah itu sudah dirasakan masyarakat? Dikatakan pertumbuhannya (ekonomi) tinggi, tetapi ternyata tidak memberikan dampak kepada masyarakat,” ujarnya.
Menurutnya, masyarakat masih mempertanyakan peran pemerintah provinsi dalam mendorong peningkatan kesejahteraan mereka. “Masyarakat kita masih bertanya, peran provinsi di dalam peningkatan pertumbuhan mereka (masyarakat) itu apa,” tambahnya.
Lebih lanjut, Lilik menekankan pentingnya penguatan sektor Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) sebagai tulang punggung ekonomi Jawa Timur. Namun, ia menilai upaya tersebut belum menunjukkan hasil signifikan.
“Maka harusnya semangat yang sekarang adalah bagaimana menguatkan UMKM itu sendiri sebagai pendorong dari peningkatan ekonomi di Jawa Timur dan itu ternyata belum terbukti,” katanya.
Fraksi PKS pun mendorong Pemprov Jatim agar mampu menghadirkan pertumbuhan ekonomi yang inklusif melalui penguatan UMKM agar naik kelas dan berdampak langsung pada kesejahteraan masyarakat.
“Sehingga itu yang kemarin kita pertanyakan dan menjadi sebuah tantangan tentu saja bagi pemerintah Provinsi Jawa Timur agar kemudian bisa memunculkan pertumbuhan ekonomi itu juga lewat UMKM yang naik kelas,” pungkasnya. (KN01)