Surabaya (KN) – Anggota Fraksi PKB Jatim, Annisah Syakur usai Rapat Paripurna tentang Laporan Pertanggungjawaban Pimpinan dan Anggota DPRD Jatim, Senin (29/12/2014) mengatakan, pendidikan di Jawa Timur meski anggarannya cukup besar namun belum maksimal. Ini terbukti dengan banyaknya jumlah anak putus sekolah. “Banyak terjadi di desa-desa, anak-anak hanya mampu sekolah sampai SD saja, ini menjadi masalah karena akhirnya mereka terpaksa bekerja,” ujarnya.
Ia menjelaskan program sekolah gratis dari pemerintah belum benar-benar difokuskan untuk mereka yang membutuhkan dan tidak mampu. Apalagi pada pelaksanaannya, program sekolah gratis tidak tepat sasaran. Entah karena data base yang salah, atau ada perlakuan berbeda di kabupaten/kota. “Data penerima sekolah gratis, tidak menyentuh seluruh siswa yang benar-benar membutuhkan atau mereka yang putus sekolah,” ujarnya.
Salah satu penyebabnya, kata Annisah adalah data dari Badan Pusat Statistisk (BPS) yang selama ini menjadi acuan pemerintah untuk menyalurkan bantuan pendidikan tidak sepenuhnya benar.“Data BPS seringkali tidak sesuai dengan realita di masyarakat, sehingga bantuan pendidikan dari pemerintah tidak tepat sasaran,” tegas Annisa.
Senada, Kartika Hidayati, anggota Komisi E dari FPKB juga menyoroti peralatan pendukung kegiatan pendidikan di tingkat SMK dan Balai Latihan Kerja (BLK). Ini karena, enam BLK yang dimiliki Pemprov Jatim hampir seluruhnya menggunakan peralatan praktik yang jadul, sehingga tidak sesuai lagi dengan perkembangan dunia industri. Terlebih lagi menghadapi persaingan menghadapi Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA). “Perlu ada peremajaan alat-alat di BLK agar peralatan yang dibuat praktek anak-anak sekolah itu siap kerja, tidak hanya siap di dalam negeri tapi juga di luar negeri,” ujarnya.
Ketua Fraksi PKB DPRD Jatim Badrut Tamam menambahkan, fraksinya akan mendata seluruh anggota yang duduk di komisi-komisi untuk memperjuangkan segala bentuk permasalahan di masyarakat melalui jalur legislatif ini dengan serius.
Sementara itu Gubernur Jatim, H Soekarwo menyatakan terima kasih atas masukan dan sarannya terhadap pendidikan di Jatim. Karena itu, pihaknya akan terus melakukan evaluasi dan pembenahan terhadap pendidikan di Jatim.
Pemprov Jatim memastikan jumlah anggaran bidang pendidikan mencapai Rp 4 triliun pada APBD 2015 atau sekitar 23 persen dari angka APBD murni. Sementara anggaran untuk Dinas Pendidikan mencapai Rp 1,1 triliun. (rif)