Surabaya (mediakorannusantara.com) – Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) DPRD Jawa Timur mendorong agar Perubahan APBD Jawa Timur 2026 lebih diarahkan pada sektor produktif dan penguatan ekonomi rakyat. Kebijakan tersebut dinilai penting agar pertumbuhan ekonomi Jawa Timur yang mencapai 5,84 persen semakin berdampak terhadap penurunan kemiskinan dan ketimpangan.
Pandangan tersebut disampaikan Juru Bicara Fraksi PKB DPRD Jawa Timur, H. Makin Abbas, dalam rapat paripurna di Gedung DPRD Jatim, Selasa (18/8/2026).
Makin mengatakan, Fraksi PKB mengapresiasi pertumbuhan ekonomi Jawa Timur yang menjadi salah satu capaian positif dalam indikator makro. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), ekonomi Jawa Timur pada Semester I-2026 tumbuh 5,84 persen dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya.
Namun, pertumbuhan ekonomi tersebut dinilai perlu diikuti dengan pemerataan manfaat pembangunan. Sebab, tingkat kemiskinan Jawa Timur pada Maret 2026 masih mencapai 9,06 persen dengan jumlah penduduk miskin lebih dari 3,71 juta orang.
“Fraksi PKB juga perlu mengingatkan bahwa tingkat kemiskinan Jawa Timur pada Maret 2026 berada pada angka 9,06%, dengan jumlah penduduk miskin sebanyak lebih dari 3,71 juta orang,” kata Makin.
Menurut Makin, Jawa Timur masih menjadi provinsi dengan jumlah absolut penduduk miskin terbanyak di Indonesia, meskipun penurunan kemiskinannya lebih tinggi dibandingkan capaian nasional.
Fraksi PKB juga menyoroti nilai elastisitas pertumbuhan terhadap kemiskinan (growth elasticity of poverty) Jawa Timur yang hanya sekitar minus 0,45.
“Dengan kata lain, kenaikan 1% pada pertumbuhan ekonomi hanya menghasilkan penurunan kemiskinan sekitar 0,45%. Menurut kajian Bank Dunia, capaian ini masuk kategori inelastis (jauh dari titik ideal minus 1,5 hingga minus 3,0), karena pertumbuhan tidak efisien dalam memotong angka kemiskinan,” paparnya.
Selain kemiskinan, ketimpangan ekonomi menjadi perhatian Fraksi PKB. Rasio Gini Jawa Timur meningkat dari 0,359 pada September 2025 menjadi 0,365 pada Maret 2026.
“Karenanya, Fraksi PKB berharap agar Perubahan APBD 2026 benar-benar menjadi instrumen fiskal yang mampu menjaga pertumbuhan ekonomi sekaligus mempersempit kesenjangan,” harapnya.
Pada kesempatan ini, Fraksi PKB juga mempertanyakan target Pendapatan Asli Daerah (PAD) dalam Perubahan APBD Jawa Timur 2026.
Pendapatan daerah diproyeksikan meningkat dari Rp26,31 triliun menjadi Rp26,49 triliun. Sementara target PAD naik dari Rp17,45 triliun pada APBD murni menjadi Rp17,63 triliun.
Meski meningkat dibandingkan target awal, angka tersebut dinilai masih konservatif jika dibandingkan dengan realisasi PAD Jawa Timur pada 2025 yang mencapai Rp18,44 triliun.
“Jika dibandingkan dengan realisasi tahun 2025, PAD Jawa Timur sudah tembus hingga Rp18,44 triliun, maka terjadi penurunan PAD hingga Rp806,91 miliar,” tegasnya.
Fraksi PKB mencatat penurunan terjadi hampir pada seluruh komponen PAD. Pajak daerah turun dari Rp13,56 triliun menjadi Rp13,31 triliun. Retribusi daerah turun dari Rp3,44 triliun menjadi Rp3,15 triliun. Sementara lain-lain PAD yang sah turun dari Rp949,57 miliar menjadi Rp673,31 miliar.
Makin menilai realisasi PAD 2025 semestinya dapat menjadi acuan minimum dalam menetapkan target perubahan APBD. Terlebih, kebijakan opsen pajak daerah telah mulai berlaku sejak 5 Januari 2025.
“Tidak ada lagi alasan penurunan PAD karena imbas pemberlakuan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah. Mohon penjelasan terkait hal ini,” ujar Makin.
Pada aspek belanja, Fraksi PKB menilai struktur APBD Jawa Timur 2026 masih terlalu didominasi belanja operasi yang mencapai 73,8 persen. Sementara belanja modal hanya sebesar 7,2 persen.
Belanja modal memang meningkat dari Rp1,09 triliun pada APBD murni menjadi Rp2,16 triliun dalam APBD perubahan. Namun, angka tersebut masih lebih rendah dibandingkan realisasi belanja modal pada 2025 yang mencapai Rp3,01 triliun atau 9,7 persen dari total belanja daerah.
“Fraksi PKB meminta agar Pemerintah Provinsi bersama Komisi-komisi terkait untuk secara cermat melakukan pembahasan agar APBD Provinsi Jawa Timur terhindar dari sifat rutin oriented dan terus mendorong investasi pembangunan jangka panjang,” katanya.
Fraksi PKB juga mendukung penambahan anggaran untuk memenuhi mandatory spending. Namun, penambahan anggaran dinilai harus diikuti perencanaan matang dan peningkatan kinerja organisasi perangkat daerah (OPD) agar tidak berujung menjadi Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA).
Salah satu yang menjadi perhatian Fraksi PKB adalah lonjakan anggaran pada urusan pekerjaan umum dan penataan ruang. Kekhawatiran muncul karena realisasi belanja modal pada Semester I baru mencapai 16,37 persen.
“Melihat histori realisasi Belanja Modal Semester I baru mencapai 16,37%, kami khawatir lonjakan tersebut tidak dapat direalisasikan seluruhnya di sisa waktu tahun anggaran ini,” tegas Makin.
Karena itu, Fraksi PKB mendorong agar belanja pekerjaan umum diarahkan pada program yang lebih produktif dan memberikan manfaat langsung bagi masyarakat, termasuk kelompok nelayan tradisional.
“Nelayan tradisional kita, khususnya di Gresik, Lamongan, dan Tuban sangat berharap agar tahun ini Pemerintah Provinsi dapat membangun fasilitas tambatan perahu,” tandasnya. (KN01)