Surabaya (MediaKoranNusantara.com) – Melonjaknya kasus Covid- 19 yang saat ini masih terjadi di Jawa Timur, termasuk banyaknya muncul kasus Covid klaster keluarga, Ketua Fraksi PDI Perjuangan DPRD Jatim, Sri Untari Bisowarno menyarankan pembentukan pusat isolasi terpadu dan terpusat (isoter) di tiap-tiap balai desa maupun kelurahan yang ada di Jawa Timur.
Menurut Untari, persebaran kluster keluarga harus menjadi perhatian serius antara Pemerintah Provinsi Jawa Timur dan Pemerintah Kabupaten/Kota di bawahnya. Melalui pusat isolasi terpadu dan terpusat ini, setidaknya dapat menekan persebaran klaster keluarga.
“Covid-19 sudah menyeruak hingga ke desa-desa. Gagasan isoter di tiap desa dan kelurahan, ini karena menyeruaknya semakin luas,” ungkap Sri Untari, dalam keterangan tertulisnya, Minggu (01/8/2021).
Untuk mempersiapkan isolasi terpadu ini, kata Untari, tentunya harus ditunjang dengan penyediaan fasilitas kesehatan seperti bed, kamar tidur, dan oksigen yang memadai.
Oleh sebab itu, pemerintah daerah harus melakukan upaya refocusing anggaran untuk mempersiapkan sarana dan prasarana tempat isoter.
Anggaran yang dapat dilakukan refocusing, lanjut Untari, dapat berupa anggaran refocusing pemerintah daerah, dan anggaran refocusing pemerintah provinsi. Serta dapat juga menggunakan dana desa, yang oleh pemerintah pusat, penggunaannya dapat dialokasikan untuk penanganan Covid-19.
“Ini semua dihitung dan masing-masing ini akan dibantu dengan jumlah populasi yang berbeda maka bed akan berbeda juga,” ujarnya.
Sekretaris DPD PDI Perjuangan Jawa Timur tersebut berpandangan, langkah ini dapat menjadi rujukan kebijakan. Berkaca dari efektivitas Kampung Tangguh dapat melakukan penanganan pandemi Covid-19 di tingkatan paling mikro.
“Untuk tenaga kesehatannya bisa ambil dari Puskesdes dan Polindes, atau bisa merekrut relawan yang ada. Mereka bisa direkrut untuk membantu penguatan kampung tangguh,” jelas Untari.
Apabila langkah ini akan dijalankan oleh pemerintah, harus ada sosialisasi secara masif kepada warga di tiap daerah melalui tokoh-tokoh masyarakat yang ada di tiap kelurahan maupun kecamatan.
Hal ini, terang Ketua Umum Dewan Koperasi Indonesia (Dekopin) ini, penting untuk dilakukan sehingga tidak ada lagi fenomena masyarakat melakukan penolakan terhadap keberadaan pusat isolasi ataupun memberikan stigma negatif kepada warga yang terinfeksi Covid-19.
“Nanti bisa ada rembuk warga bahwa Covid bukan penyakit yang harus dijauhi oleh masyarakat. Yang kena Covid-19 harus dibantu, bukan dijauhi,” tuturnya.
Selain itu, pelaksanaan isolasi terpadu dapat memberikan ketenangan secara psikologis bagi pasien Covid-19. Pasalnya, pasien lebih dekat dengan keluarga dan lingkungan terdekatnya.
Pemberian dukungan secara moril dari masyarakat disekelilingnya juga memiliki kontribusi cukup besar untuk mempercepat pemulihan warga terinfeksi Covid-19.
“Kita kampanyekan, melalui psikis yang sehat dan mental yang kuat, maka akan memperkuat dan menjaga imun kita untuk lebih fit,” ungkapnya.
Melalui langkah ini, politisi wanita asli Malang ini meyakini program penguatan Kampung Tangguh di Jawa Timur dengan pembentukan pusat isolasi terpadu di tiap desa dan kelurahan akan mampu menekan angka persebaran Covid-19 di Jawa Timur.
“Bisa lewat gotong royong semua orang di desa. Karena penyakit ini bisa menyasar siapa saja dan bisa menjangkit siapa saja. Psikis juga harus dapat perhatian. Saya kira kalau itu dilakukan dengan cara mikro, bisa cepat memutus mata rantai Covid-19,” pungkas Untari. (KN01)
Foto : Ketua Fraksi PDI Perjuangan DPRD Jatim, Sri Untari Bisowarno.