Juru Bicara Fraksi Partai Gerindra DPRD Jatim, Hartono, dalam rapat paripurna DPRD Provinsi Jawa Timur, Senin (23/2/2026).
Surabaya (mediakorannusantara.com) – Fraksi Partai Gerindra DPRD Jatim menyoroti rencana penyertaan modal daerah sebesar Rp300 miliar kepada PT Jamkrida Jawa Timur. Hal tersebut disampaikan Juru Bicara Fraksi Partai Gerindra DPRD Jatim, Hartono, dalam rapat paripurna DPRD Jatim dengan agenda Pemandangan Umum Fraksi terhadap Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Penyertaan Modal Daerah pada PT Jamkrida Jawa Timur, Senin (23/2/2026).
Dalam rapat paripurna Hartono mengungkapkan bahwa berdasarkan data Dinas Koperasi dan UMKM Provinsi Jawa Timur, pada 2024 jumlah UMKM di Jawa Timur telah mencapai 9,78 juta unit usaha. Angka tersebut menjadikan Jawa Timur sebagai provinsi dengan jumlah UMKM terbanyak di Indonesia.
Namun demikian, besarnya jumlah pelaku UMKM itu belum sepenuhnya diimbangi dengan kemudahan akses pembiayaan formal. Banyak pelaku usaha kecil yang masih terkendala keterbatasan agunan saat mengajukan kredit ke lembaga keuangan.
“Dalam konteks ini, PT Jamkrida Jawa Timur memiliki peran strategis sebagai lembaga penjaminan untuk menjembatani kesenjangan akses pembiayaan tersebut,” ujar Hartono.
Saat ini, modal disetor PT Jamkrida Jawa Timur tercatat sebesar Rp180 miliar dari total modal dasar Rp600 miliar. Dengan usulan tambahan penyertaan modal Rp300 miliar, kapasitas penjaminan diharapkan meningkat dan mampu menjangkau hingga 1 juta UMKM di Jawa Timur.
Meski demikian, Fraksi Gerindra menilai kebijakan tersebut perlu dikaji secara mendalam agar tidak menimbulkan risiko terhadap kesehatan fiskal daerah.
Hartono menjelaskan, saat ini gearing ratio PT Jamkrida Jawa Timur telah mencapai 35 kali, mendekati batas maksimum yang diperbolehkan regulator sebesar 40 kali. Selain itu, analisis cost of equity menunjukkan bahwa penambahan modal berpotensi meningkatkan biaya modal hingga 46,81 persen, jauh lebih tinggi dibandingkan bunga deposito yang berada di kisaran 5,75 persen.
“Oleh karena itu, selain melihat kebutuhan permodalan yang mendesak, penting untuk mempertimbangkan dampak jangka panjang terhadap keuangan daerah,” tegasnya.
Ia mengingatkan bahwa sesuai ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah, setiap rencana penyertaan modal pemerintah daerah harus didahului kajian kelayakan investasi. (KN01)