Sidoarjo (MediaKoranNusantara.com) – Komisi Pemilihan Umum (KPU) Jawa Timur menggelar Bimbingan Teknis (Bimtek) Media di Hotel Premier Place Jl Raya Juanda Sidoarjo. Bimtek yang mengundang kalangan media massa ini, berlangsung selama dua hari yakni 19 – 20 Juli 2018.Bimtek kali ini yang diusung yakni terkait Evaluasi Partisipasi Masyarakat (Parmas) Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur (Pilgub) Provinsi Jawa Timur 2018. Acara yang dihadiri oleh kalangan jurnalis media cetak, televisi, radio dan online ini dibuka langsung oleh Ketua KPU Provinsi Jawa Timur Eko Sasmito, Kamis (19/7/2018).
Hadir mendampingi dari Divisi Sumber Daya Manusia dan Partisipasi Masyarakat (SDM dan Parmas) KPU Provinsi Jawa Timur Gogot Cahyo Baskoro dan Divisi Perencanaan dan Data KPU Provinsi Jawa Timur Choirul Anam.
Ketua KPU Provinsi Jawa Timur Eko Sasmito dalam sambutannya mengatakan bahwa Bimtek Media yang dilaksanakan kali ini lebih pada tahap evaluasi, terutama terkait evaluasi terhadap Partisipasi Masyarakat (Parmas) dalam Pilgub Jawa Timur Rabu (27/6) lalu. Dalam pelaksanaan Pilkada serentak 2018 KPU RI mempunyai target partisipasi masyarakat 77,5%,
“Target tersebut menjadi point entry dalam kegiatan kali ini. Dari target yang ditetapkan KPU RI dan capaian KPU Jatim dalam Pilgub 2018, bisa kita evaluasi bersama,” ujarnya.
Eko menambahkan, paling tidak dengan adanya Bimtek Media tersebut pihaknya bisa meminta masukan dari kalangan media massa. Baik itu dari media cetak, televisi, radio dan online untuk meningkatkan Parmas ke depan, termasuk menjadi bagian masukan dalam Pemilu mendatang.
“Walau pun kalangan media bukan satu-satunya dalam permasalahan yang ada diparmas, akan tetapi kawan-kawan media yang paling menguasai kondisi masyarakat di lapangan. Masukannya sangat berarti,” tambahnya.
Anggota KPU Jatim, Gogot Cahyo Baskoro saat ditemui di sela – sela bimtek dengan media massa di Jatim di Sidoarjo, Jumat (20/7/2018) mengatakan, umumnya para siswa di tingkat akhir sekolah menengah atas, akan terdaftar sebagai pemilih pemula. Ini menjadi alasan kuat kenapa para siswa perlu dibekali dengan pendidikan politik yang baik.
“Dari Provinsi hanya bisa mendorong agar pemerintah melalui kementerian pendidikan agar segera mengesahkan pendidikan politik,” ujar Gogot.
Pihaknya juga menyampaikan, pendidikan politik menjadi mapel sekolah ini sudah diajukan oleh KPU RI ke kementerian pendidikan. “Pendidikan politik saat lewat mapel kewarganegaraan sudah bagus, tapi pihak KPU berharap pendidikan politik ini harus lebih spesifikasi dengan melibatkan pihak KPU, agar pemilih pemula ini bisa gunakan hak pilihnya di pileg 2019,” ujarnya. (KN01)