Ketua Komisi D DPRD Jatim, dr Agung Mulyono (paling kiriri) beserta anggota Komisi D lainya saat meninjau Pelabuhan Paciran, Kabupaten lamongan, Selasa (24/5/2022) siang.
Lamongan (MediaKoranNusantara.com) – Pelabuhan yang dikelola Pemerintah Provinsi Jawa Timur kembali mendapatkan kucuran dana yang cukup besar di tahun 2022, yakni senilai Rp 120 miliar. Saat ini masih melalui proses lelang yang belum ada pemenangnya.Rinciannya yakni, Pelabuhan Paciran Lamongan Rp 51 miliar, Pelabuhan Masalembu Sumenep Rp 15 miliar, Pelabuhan Jangkar Situbondo Rp 15 miliar, Pelabuhan Taddan Sampang Rp 15 miliar, Pelabuhan Probolinggo Rp 16 miliar dan Pelabuhan Bawean Gresik Rp 8 miliar.
Komisi D DPRD Jatim pun mulai pantau proses lelang, pemenang lelangnya hingga proses pembangunan pelabuhan yang menelan Rp 120 miliar ini. Komisi yang membidangi pembangunan ini meninjau langsung Pelabuhan Paciran Lamongan. Dinas Perhubungan (Dishub) Jatim pun memaparkan Masterplan Pelabuhan Paciran.
Besarnya anggaran yang digelontorkan lewat APBD 2022 ini dipertanyakan Anggota Komisi D DPRD Jatim, Makin Abbas. Politisi PKB ini mempertanyakan kenapa hanya pelabuhan saja yang menjadi perhatian Dishub Jatim.
“jangan hanya pelabuhan, terminal itu juga tolong dibenahi,” tanyanya kepada Kepala Bidang Perhubungan Laut Dishub Jatim, Luhur Prihadi Eka, Selasa (24/5/2022)..
Makin Abbas berharap terminal yang berdekatan dengan pelabuhan Paciran ini tidak lupa untuk dibenahi. Sebab, dengan adanya peningkatan kapal yang bersandar ini tentunya akan ramai.
Pernyataan itu ditimpali oleh Anggota Komisi D lainnya, Masduki. Ia nyeletuk alasan kenapa Dishub Jatim ini hanya fokus pada pelabuhan. ” Pak Nyono (Kadishub Jatim, red) ini kan dari Kabid Perhubungan Laut. Mangkanya pembangunan banyak menyentuh laut,” cetusnya.
Sementara, Ketua Komisi D DPRD Jatim, dr Agung Mulyono mengaku kehadirannya bersama rombongan ingin mengklarifikasi terkait dengan beberapa pertanyaan terkait kenapa anggaran pembangunan Pelabuhan Paciran senilai Rp 51 miliar.
“Memang bahwasanya sudah terencana dan tersampaikan pada paparan 29 november 2021 lalu. Karena sampai hari ini masih proses lelang dan belum ada pemenangnya, jadi masih proses lelang,” katanya.
Kenapa Pelabuhan Paciran dianggarkan sebesar Rp 51 miliar dan Masalembu Sumenep hanya Rp 15 miliar, dr Agung menegaskan Pelabuhan Paciran merupakan pelabuhan utama antar pulau, baik untuk barang maupun penumpang.
“Kita ingin pelabuhan itu ada progres dan perbaikan. Intinya selalu minta progesnya bagaimana, solusinya apa,” terangnya.
Pada kesempatan sama, Kepala Bidang Pehubungan Laut Dishub Jatim, Luhur Prihadi Eka menjelaskan masterplan Pelabuhan Paciran. Menurutnya, ini adalah pelabuhan multipurpose yang melayani angkutan penyeberangan dan angkutan laut (Cargo).
“Pekerjaan tahun 2022 merupakan pembangunan berkelanjutan dari pekerjaan tahun 2021 dan tahun anggaran sebelumnya, sesuai dengan studi rencana induk pelabuhan,” katanya.
Luhur menyampaikan bahwasanya proses ini sudah dilakukan sesuai dengan prosedur. “Pada 29 November 2021 juga sudah rapat dengan Komisi D,” imbuhnya.
Diungkapkan Luhur, Pelabuhan Paciran pada waktu itu diusulkan sebesar Rp 56 miliar. Tapi, kata dia, setelah melihat urgensinya ternyata hanya butuh Rp 51 miliar. “Sehingga Rp 51 miliar ini yang kita lelangkan kemarin,” jelasnya.
luhur pun meminta kepada semua pihak untuk mengawal bersama-sama proses lelang sampai pada tahap pembangunannya nanti. “Setelah lelang selesai dan penunjukan pemenang baru proses di lapangan. Nah, dalam pelaksanaan maei kita kawal bareng-bareng,” ajaknya.
“Apa yang kita beli kepada penyedia jasa, ya itu yang kita terima. Prinsipnya tidak ada sama sekali indikasi korupsi,” katanya. pungkasnya. (KN01)